Promo Pena

Tiga Tahun Kepemimpinan Samahuddin Telah Lewat, Saatnya Publik Menggugat

Oleh : Adi Joni

Promo Pena

Terjebak Dalam Lubang Kebuntuan

Setelah proses reshuffle jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan, akankah datang suatu masa gemilang yang menghembuskan angin segar kemajuan dan prestasi hebat bagi daerah? Atau apa yang dilakukan tak ubahnya sekadar pemanis bibir belaka. Hanya manis dalam sambutan-sambutan, meriah upacaranya, menggema kabar beritanya, lalu hilang entah kemana, mengingkari janji-janji, melupakan tugas pokok dan fungsi.

Satu untaian kegelisahan yang perlu dan mendesak untuk direnungkan sebab kejadian serupa bukanlah yang pertama. Alih-alih menantikan prestasi dan kemajuan daerah, tapi yang ada justru agenda perombakan melulu. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari kepemimpinan Bupati Buteng H. Samahuddin, prosesi perombakan jajaran OPD sudah berulang kali dilakukan. 

Entah virus apa yang menjangkiti tubuh pemerintahan? Hanya saja kejadian yang terus berulang ini mengindikasikan dua hal; Pertama, komposisi perangkat kerja yang dibentuk memang selalunya adalah orang-orang yang tak memiliki integritas dan kurang kapabel untuk mengemban tugas. Kedua, ketidakcermatan dan ketidakmampuan bupati dalam menyeleksi serta mengatur dan mengorganisir bawahannya-lah yang justru menjadi sumber utama segala persoalan. Tentu saja kedua hal tersebut sama-sama memberikan dampak buruk bagi berlangsungnya roda pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah dicanangkan tidak mungkin bisa dieksekusi dengan baik oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan keahlian khusus dalam bidangnya. Ditambah lagi oleh kesibukan rutin pemerintah daerah Buton Tengah yang senantiasa mempertontonkan sebuah adegan, “siapa dekat dengan siapa, mendapat apa”. Bagi kita upacara perombakan dan pelantikan OPD hanya akan bermakna sebagai ajang bagi-bagi kue jabatan semata sebelum dibuktikan dengan kinerja dan prestasi gemilang.

Jika bercermin dari kebiasaan di atas maka tak menutup kemungkinan 4-6 bulan ke depan akan dilakukan lagi prosesi perombakan. Siklus berulang yang menarik ditelisik, sekaligus sebagai asumsi dasar untuk menjelaskan kegagalan seorang pemimpin, sebab kita mengilhami satu pemahaman bahwa kepada pucuk pimpinanlah “hak prerogatif” disematkan sehingga dengan menggunakan keistimewaan wewenang tersebut seorang pemimpin harusnya sejak awal bisa mudah saja menyeleksi secara ketat dan memastikan siapa orang yang tepat, benar-benar telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan OPD tertentu.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebuntuan sebagaimana yang sering terjadi, agar terjalin pula hubungan sinergis antara pimpinan dan perangkatnya serta antar sesama jajaran OPD sehingga kerja-kerja pemerintah juga bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, pemahaman yang sama sepertinya belum diilhami dengan baik oleh Bupati H. Samahuddin maka tidak heran jika kita terus diperlihatkan dengan adegan berulang yakni perombakan struktur lagi dan lagi. Daerah dengan ikon “Buton Tengah Negeri Seribu Gua” tersandra dalam gua kebuntuan (vicious cycle).

Tantangan Semakin Dahsyat

Perkembangan zaman telah membuka peluang yang sebesar-sebesarnya kepada kemajuan tetapi beriringan dengan sebuah tantangan yang tak kalah dahsyat. Dalam kondisi ini, segala prasyarat yang dibutuhkan baik itu dari sarana prasarana infrastruktur penunjang maupun kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini.

Pemerintah Buton Tengah yang dipimpin oleh H. Samahuddin barangkali menonjol dalam hal pembangunan infrastruktur (meskipun masih menyisahkan perdebatan panjang) tetapi jika tidak dibarengi dengan perhatian atas pembangunan SDM maka itu sama saja nihil. Seperti menyediakan sebuah kendaraan lengkap dengan segala fasilitasnya tetapi daya cerna dan pemahaman orang-orang tentang bagaimana cara mengendarai, tidak coba ditingkatkan.

Upaya yang dikerahkan untuk meng-upgrade kualitas manusia di Buteng masih minim sehingga yang terjadi hanyalah menunggu waktu dimana fasilitas yang disediakan tadi menjadi rongsokan yang siap ditimbang dengan harga murah. Padahal, untuk membelinya, daerah harus mengoceh rupiah yang sangat besar.

Promo Pena

Sebuah kondisi yang semakin meneguhkan persepsi bahwa sebenarnya daerah sedang membangun proyek kesiasian yang berujung pada kerusakan. Contoh kasus misalnya, ketimbang memikirkan masa depan pembangunan kampus USN di kecamatan Mawasangka yang mana itu sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan, pemerintah Buteng malah lebih tergesa-gesa melapangkan jalan eksplorasi tambang batu gamping yang wilayah garapannya hampir atau bahkan sepenuhnya akan mengganggu aktivitas yang berlangsung di lingkungan kampus.

Pemerintah Buteng harusnya dapat membuka mata dan menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan era sekarang demikian maju dan canggih itu merupakan buah pikir, kekuatan nalar dan kapasitas pemahaman manusia dalam mencipta dan berkarya. Begitu pula, untuk mampu mengadaptasikan diri terhadap kemajuan cipta-karya tersebut, kita dituntut agar sebisa mungkin berpemahaman dan berpengetahuan seiring sejalan dengan tuntutan kemajuan.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk menggenjot pembangunan sumber daya manusia agar peluang kemajuan bisa dicapai dan bisa melewati dengan hebat tantangan zaman yang semakin dahsyat dewasa ini.
Revitalisasi fungsi OPD ke peran strategisnya
hidupkan kembali fungsi dan peran strategis OPD terutama yang berhubungan dengan urusan peningkatan kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Buteng, dua hal penting yang menjadi tujuan mendasar dibentuknya sebuah DOB.

Sejauh ini, kinerja pemerintah dalam kategori di atas sungguh sangat memprihatinkan. Laporan BPS Kabupaten Buteng dalam angka menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di Buteng pertahun 2019 sekitar 14,64 ribu jiwa. Lebih besar dari Muna Barat 11,52 ribu jiwa, Buton Selatan 11,81 ribu jiwa, dan Buton Utara 9,18 ribu jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Buton Tengah cenderung mengalami peningkatan dengan persentasi yang cukup besar dari tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan capaian dari 3 kabupaten lain yang cenderung mengalami penurunan. Berikut ini merupakan tabel data yang dihimpun dari publikasi BPS Kabupaten Buton Tengah tahun 2020.

Beberapa daerah di atas sengaja disebutkan sebagai bahan perbandingan karena merupakan DOB yang bersamaan terbentuknya dengan Kabupaten Buton Tengah. Sementara mengenai IPM, dari 17 jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, Buton Tengah menduduki peringkat ke-17. Itu artinya upaya dan progres pembangunan kualitas manusia di Buteng adalah yang paling lemah.

Lebih dari pada itu, tulisan ini sejatinya ditujukan kepada kritik paradigma pemerintah yang sebenarnya hanya membutuhkan itikad baik dan jiwa besar agar bersedia untuk lebih fokus lagi memperhatikan pembangunan dan masa depan sumber daya manusia. Dengan begitu, maka dapatlah dibedakan mana yang utama lagi kondusif bagi kemajuan, mana yang prioritas dan mendasar untuk dikerjakan. Pemerintah harus mampu bergerak ke arah berpikir yang lebih subtantif dan progresif lagi dalam mengemban tugas.

Jika sebelumnya, pemerintah selalu disibukkan dengan proyeksi pembangunan jangka pendek, sekarang saatnya untuk lebih mengedepankan hal-hal fundamental demi menyonsong Buton Tengah yang berkemajuan dan berkah sesuai dengan motonya. Hal itu harus dimulai dari perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selamat Datang Masa Gemilang

Proses perombakan per 6 November 2020 lalu harapannya menjadi yang terakhir dan memberikan impact positif terhadap kemajuan daerah Buton Tengah. Apalagi sekarang telah memasuki era dimana situasi semakin tidak menentu. Dalam konteks ini, kata cepat saja belum cukup, harus ditingkatkan frekuensinya menjadi sangat cepat. Karenanya, perlu bagi kita untuk merekonstruksi pola pikir dan budaya kerja yang cepat, tepat dan responsif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman.

Segala hal yang dapat menghambat proses akselerasi semacam itu harus disingkirkan. Demikianlah tuntutan dari zaman revolusi industri 4.0 ini, keberadaannya harus diimbangi dengan revolusi mental, revolusi cara berpikir dari semua kalangan, terutama pihak pemerintah. Tentu semua akan lebih mudah, bisa berjalan lebih efektif dan efisien jika yang memulainya adalah pemerintah sebagai pemangku dan pemegang kuasa.

Dengan segenap otoritas yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa lebih leluasa dalam mengupayakan terciptanya kemajuan. Apalagi hanya sekedar merubah, menggeser paradigma dan orientasi pembangunan Buteng ke arah yang lebih bersahabat dan mengena segenap lapisan masyarakat.

Tinggal menunggu nawaitu dan itikad baik pemerintah saja. Inilah sekiranya janji kampanye yang sudah harus ditagih dari pemerintahan bapak Samahuddin saat ini untuk sekadar memastikan berintegritas atau tidakkah pimpinan kita? Kehormatan dan nama besarlah yang dipertaruhkan oleh pemerintahan ini ke depannya dan masyarakat akan terus menilai setiap sikap maupun kebijakan yang diambil pemerintah persaatnya.

Penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.