Promo Pena

Polemik Beasiswa Cerdas Samatau, Begini Tanggapan Mahasiswa Buteng di Baubau

PENASULTRA.ID, BUTON TENGAH – Beasiswa Cerdas Samatau (Samahuddin-La Ntau) yang diharapkan menjadi salah satu program dapat mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) justru menuai pro kontra.

Promo Pena

Pasalnya, program yang dikuncurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Buteng itu dalam penyalurannya diduga syarat akan nepotisme serta telah keluar dari Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2019 sebagai juknis pelaksanaan penyaluran beasiswa tersebut.

Tanggapan itu juga datang dari mahasiswa Buton Tengah di Kota Baubau. Salah satunya aktivis HMI cabang Baubau, Derwin.

Menurut Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI cabang Baubau ini, Dikbud Buteng sebagai pelaksana program beasiswa itu sudah tidak konsisten serta melanggar Pedoman pelaksanaan beasiswa tersebut.

“Pada dasarnya, saya yakin semua Mahasiswa sangat mengapresiasi program beasiswa dari Bupati Buteng ini. Tapi sayang sekali pelaksanaannya bisa dibilang Dikbud Buteng tidak konsisten dan melanggar Perbup Nomor 44 tahun 2019 sebagai pedoman program itu,” kata Derwin, Rabu 9 Desember 2020.

Ia menanggapi soal penjelasan Kadis Pendidikan Buteng, Abdullah terkait Pasal 9 poin d sebagaimana telah beredar di beberapa media. Menurutnya, hal itu hanyalah alibi pembenaran untuk menutupi keselahan.

“Kan ini Perbup, ini soal kepastian hukum. Di Perbup itu jelas akreditasi Perguruan Tinggi sebagai syarat umum, minimal B, bukan program studi. Kalau seperti yang dimaksud pak Kadis, kenapa tidak dituangkan di pasal atau poin-poin berikutnya. Tapi kan itu tidak ada. Jadi hanya alibi pembenaran saja,” ujar Derwin.

Promo Pena

Derwin menyarankan Pemda Buteng agar kedepannya merubah regulasi penyaluran beasiswa cerdas Samatau tersebut.

“Baiknya soal akreditasi kampus ini kedepannya tidak mesti menjadi syarat. Karena mayoritas mahasiswa Buteng kuliah di kampus-kampus yang akreditasinya masih C, atau syarat itu harus dibedakan antara prestasi dan tidak mampu,” pintahnya.

Senada, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unidayan Baubau, Hasim. Ia menilai, apa yang tertera dalam Perbup nomor 44 tahun 2019 pasal 9 poin d telah keliru ditafsirkan oleh Kadis pendidikan Buteng, Abdullah.

“Justru dugaan saya ada praktek nepotisme yang coba dimainkan oleh Dinas Pendidikan terkait penyaluran beasiswa ini,” sebut Hasim.

Mahasiswa yang menjabat sebagai dewan penasehat Komunitas Pelajar Mahasiswa Wamolo (Kopmawa) ini meminta Kadisbud Buteng menahan terlebih dahulu penyaluran beasiswa kepada 7 orang mahasiswa diduga tidak memenuhi syarat tersebut.

“Ini bukan soal siapa yang mendapat beasiswa. Tapi alangkah baiknya Pemda Buteng terlebih dahulu membuka kembali itu Perbup. Jangan sampai justru menjadi bola panas untuk Pemda sendiri,” pungkasnya.

Penulis : Amrin Lamena
Editor: Bas

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.