2.741 Lokasi Tambang Ilegal Ditemukan, 480 Titik Berada di Luar WIUP

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Dalam keterangan resminya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata telah menginventarisir adanya lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlahnya cukup mengkhawatirkan hingga mencapai angka 2.741 lokasi. 480 lokasi di antaranya berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, dari 2.741 lokasi, 96 lokasi di antaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sementara sisanya 2.645 lokasi tambang ilegal mineral tersebar merata di hampir seluruh provinsi di Indonesia. "Melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar WIUP dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi," ungkap Arifin dalam webinar seperti dikutip cnnindonesia.com dari Antara , Rabu 13 Oktober 2021. Arifin menyebut, kegiatan pertambangan tanpa izin jelas memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVAqqXlJc3k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Tidak hanya itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah. Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan. "Kemudian, merugikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan pajak daerah," terang Arifin. Ironisnya lagi, nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat pertambangan ilegal ditaksir setara dengan separuh PNBP Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. "Kegiatan menambang tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana," tegas Arifin Tasrif. Editor: Irwan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/G_zq8HK8Ab0

No Result