Pemprov Pancasila
Pemprov TNI
4 Pjs Bupati

Ini Penjelasan Camat Togo Binongko Soal Pemecatan Sekdes Haka

PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Baudin resmi dipecat sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) Haka atas tuduhan melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku di Desanya sejak bulan Mei lalu.

Promo Pena

Namun, dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang dikeluarkan Haerudin sebagai Kepala Desa Haka, terdapat beberapa kejanggalan yang dinilai cacat hukum, alias bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain tuduhan pelanggaran hukum adat yang dialamatkan kepada Baudin dinilai tidak berdasar. SK pemberhentian tersebut, juga tidak memiliki rekomendasi Camat.

Untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut, Camat Togo Binongko, Arifin menjelaskan benar adanya hal tersebut. Sehingga ia meminta Kades Haka untuk membatalkan SK tersebut. Kemudian menerbitkan SK baru yang dilengkapi dengan rekomendasi pemberhentian Baudin dari jabatannya.

Pemecatan Sekdes, kata Arifin, merupakan wewenang Kades yang tidak bisa diintervensi. Ia hanya melaksanakan permintaan masyarakat melalui Pemerintah Desa.

“Apalagi permintaan pemberhentian saudara Baudin itu ditandatangani oleh BPD, tokoh adat, dan masyarakat karena yang bersangkutan tidak mau meminta maaf atas pelanggaran adat yang dilakukannya,” ujar Arifin kepada wartawan Penasultra.Id saat dikonfirmasi via telphon, Senin 29 Juni 2020.

Pena Siberindo

Menurut Arifin, dugaan pelanggaran adat dilakukan Baudin yang berdampak pada keresahan warga, tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dimana, yang bersangkutan dinilai tidak patuh terhadap kewajiban dan larangan sebagai perangkat Desa.

“Dalam pasal 78 dan 79 disebutkan salah satu poinnya, menjaga ketentraman masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Itulah alasannya rekomendasi diberikan,” ucap Arifin.

Arifin juga mengatakan, meskipun tidak tertulis hukum adat di desa Haka berlaku bagi masyarakatnya. Untuk itu setiap warga harus mematuhinya.

“Sebelum terjadi pemecatan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, dengan meminta Baudin untuk meminta maaf kepada pemangku adat. Namun, yang bersangkutan tidak mengindahkannya,” pungkasnya.

Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Bas

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.