Pemprov TNI
Pemprov Pancasila
DPRD Gula

Soal Pemberhentian Sekdes Haka, Ini Tanggapan Kadis DP3MD Wakatobi

PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Polemik pemecatan Baudin sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) Haka atas tuduhan pelanggaran hukum adat hingga kini belum ada titik terangnya. Bahkan, dewan pun belum menindaklanjuti pengaduan Baudin atas permasalahan yang dialaminya.

Bombana Gula

Baudin diberhentikan Kadesnya atas desakan tokoh adat, masyarakat dan anggota BPD karena tidak meminta maaf atas dugaan pelanggaran hukum adat.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3MD) Kabupaten Wakatobi, Laode Husnan mengatakan sangat membuka ruang untuk pengaduan kepada Baudin atas permasalahan yang dialaminya.

“Saya tahu permasalahan ini dari media karena yang bersangkutan tidak mengadu ke sini. Kalau dari awal Baudin mengadu ke sini pasti kita akan tindak lanjuti,” kata La Ode Husnan kepada wartawan Penasultra.Id, Selasa 30 Juni 2020.

Ia belum mengetahui secara jelas persoalan tersebut. Namun, menurutnya, pemberhentian perangkat desa harus sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak menzolimi hak dan kewajiban orang lain.

Pena Siberindo

“Jika Baudin dipecat alasannya melanggar adat dan meresahkan warga tentu perlu dilihat kembali. Apakah aturan adat itu di perdeskan atau tidak. Kalau pun ada perdesnya tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya,” ungkapnya.

“Jika alasannya meresahkan. Meresahkan yang bagaimana. Semua perlu kita lihat agar pemberhentian itu tidak menzolimi orang. Dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa jelas diatur tata caranya,” tambah dia.

Dikatakannya, dukungan masyarakat, tokoh adat, BPD tidak bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan perangkat desa apabila bertentangan dengan aturan.

Kalaupun rekomendasi camat diberikan sebagai syarat pemberhentian, lanjut Husnan, akan dilihat sejauh mana rekomendasi itu diberikan. Karena rekomendasi itu tidak serta merta diberikan, tetapi perlu dikaji sebelum diterbitkan.

“Apalagi yang kita dengar kan persoalannya hanya sepele. Baudin melakukan aqiqah diluar desa Haka kemudian terseret-seret ke persoalan hukum adat,” terangnya.

Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Bas

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.