Pemprov Pancasila
Pemprov TNI
DPRD Gula

Sekda Wakatobi Sebut Pemecatan Sekdes Haka Inprosedural

PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Haka, Kecamatan Togo Binongko, Baudin berpotensi dikembalikan ke jabatannya semula setelah diberhentikan Mei lalu atas tuduhan pelanggaran hukum adat.

Bombana Gula

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, La Jumadin, pemecatan terhadap Baudin tersebut inprosedural karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Sekda ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD yang digelar, Rabu 8 Juli 2020, setelah mendengar penjelasan Kadis Pemdes dan anggota DPRD, Jamal.

“Untuk itu kita segera memanggil Camat Togo Binongko, Kades Haka dan Kadis Pemdes untuk menyelesaikan persoalan itu,” ujar Jumadin.

Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Wakatobi, La Ode Husnan mengaku belum menerima informasi detail soal kasus pemecatan Baudin karena Camat Togo Binongko ketika dihubungi untuk mempertanyakan hal itu tidak merespon.

“Informasi yang saya dengar itu dipecat karena melanggar adat. Tetapi harus kita kaji lagi adat yang bagaimana agar tidak bertabrakan dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,” jelas Husnan.

Sementara itu, anggota DPRD Wakatobi asal Fraksi Partai NasDem, Jamal menduga, dibalik pemecatan Baudin ada konspirasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

Pena Siberindo

Pasalnya, menurut dia, tidak logis Baudin dipecat dengan alasan melakukan pelanggaran hukum adat larangan aqiqah di luar desanya. Sebab, aturan adat tersebut tidak ada.

Ironisnya lagi, kata Aleg asal Dapil Binongko ini, pemecatan tersebut hanya dilakukan kepada Baudin saja. Padahal banyak masyarakat Desa Haka yang melakukan acara aqiqah di luar desanya. Bahkan, diluar pulau Binongko juga diselenggarakan.

“Baudin saya yang undang ikut sertakan aqiqah anaknya di Desa Waloindi. Itu yang dipersoalkan katanya melanggar hukum adat. Setelah itu yang bersangkutan dimintai untuk minta maaf kepada tokoh adat. Namun Baudin menyampaikan akan meminta maaf jika dirinya salah, karena tidak ada larangan aqiqah di luar desa lain,” papar Jamal.

Adapun mengenai Baudin yang dituding marah kepada para tokoh adat, lanjut Jamal, itu merupakan konsekuensi dari pengusiran dirinya dari Desa Haka sebelum dipecat.

Persoalan kian rumit ketika Kades Haka, Haerudin justru mengikuti desakan warga untuk memecat Baudin melalui musyawarah adat dengan melakukan petisi dari rumah ke rumah.

“Lantas Kades memecatnya tanpa rekomendasi camat. Setelah diketahui inprosedural, camat meminta agar SK itu dibatalkan. Kemudian, Kades membuat SK pemberhentian yang baru dengan rekomendasi camat,” urai Jamal.(*)

Penulis: Deni La Ode Bono

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.