Promo Pena

Golkar Sultra Minta KPU Mengatur Etika Kampanye di Medsos

PENASULTRA.ID, KENDARI – Pimilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan digelar di 270 wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra), dipastikan akan digelar di masa pandemi Covid-19.

Untuk itu, 7 Juli 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

Dalam PKPU tersebut, cukup kompleks mengatur tentang pelaksanaan kampanye. Seperti pada Pasal 57 PKPU 6/2020 dibutkan, ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pilkada 2020. Diantaranya pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog.

Pada Pasal 58 disebutkan, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog harus diselenggarakan di ruangan tertutup, membatasi jumlah peserta serta diwajibkan untuk menerapkan jaga jarak antar peserta minimal 1 meter.

Namun, partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon) dan tim kampanye tetap diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye itu bisa dilakukan secara daring (online). Bahkan meniadakan kampanye akbar untuk daerah kategori zona merah (rawan) Covid-19.

Melihat kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sultra menilai perlu adanya pengaturan kampanye di media sosial (medsos). Apalagi, saat ini Sultra telah masuk dalam kategori zona merah Covid-19.

“Kami sangat menyambut baik PKPU ini. Hanya saja masih ada ruang-ruang yang belum diatur dalam PKPU tersebut. Misalnya bagaimana dengan kampanye dimedsos seperti facebook dan lainya,” kata Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Sultra, Muh. Amin Baharuddin melalui rilis persnya, Kamis 30 Juli 2020.

Menurutnya, di era perkembangan sistem informasi yang begitu pesat seperti saat ini, medsos menjadi alat paling efektif dan efisien untuk melakukan kampanye Pilkada, baik melalui Facebook, WhatsApp, Instagram maupun medsos lainnya.

“Sehubungan dengan itu, saya membayangkan akan banyak muncul akun-akun palsu yang akan digunakan oleh tim-tim atau simpatisan pasangan calon Pilkada untuk mengkampanyekan jagoan masing-masing,” jelas Amin.

Untuk itu, katanya, KPU harus menyiapkan satu instrumen baru, misalnya juknis/juklak atau melalui PKPU tersendiri khusus mengatur secara detail tentang pelaksanaan kampanye di medsos.

“Dan ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Karena bagaimanapun, medsos akan menjadi alternatif pilihan yang lebih baik dalam melakukan kampanye,” tegas Amin.

Ia meminta, KPU segera memikirkan hal tersebut, mengingat pengalaman Pileg 2019 lalu, pengaturan kampanye di medsos hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. Dimana setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki 10 akun medsos.

“KPU tidak mengatur penyebaran konten kampanye yang bisa saja dilakukan oleh orang diluar tim kampanye, atau buzzer politik musiman yang muncul lima tahunan sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial,” beber Amin.

Tak hanya KPU, ia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ketat mengawasi kampanye dimedsos. Salah satunya dengan menyiapkan tim IT yang mampu mengidentifikasi akun-akun palsu yang melakukan pelanggaran kampanye.

“Hal ini sudah harus dipikirkan atau diantisipasi sejak dini untuk menjaga agar Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dapat berjalan aman dan damai. Tidak terjadi riak-riak yang pemicunya bisa saja dari media sosial yang tidak diawasi dengan baik,” tutup Amin.

Penulis: Yeni Marinda

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.