PENASULTRA.ID, MUNA – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Kabupaten Muna, isu penekanan yang diduga dilakoni oknum-oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat bukan rahasia umum lagi.
PKH, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos) serta bantuan lainnya yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat terindikasi dijadikan “senjata” untuk memuluskan langkah pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Sowite 9 Desember 2020 mendatang.
Melihat kondisi ini, Politisi Partai Demokrat Muna, Sukri mengatakan, jika ada masyarakat yang ditekan-tekan oleh pendamping PKH, hal itu merupakan tentakel kekuasaan.
“Itu adalah monster-monster kekuasan untuk menakut-nakuti masyarakat, maka jangan pilih pemimpin yang begitu,” kata Sukri pada orasi politiknya di Kampanye pasangan calon (paslon) LM Rajiun Tumada-La Pili (RAPI) di Kecamatan Watopute, Senin 19 Oktober 2020.
Tidak sampai disitu, Sukri yang juga anggota DPRD Muna itu mengajak masyarakat Watopute untuk tidak mudah tergiur dengan bantuan-bantuan yang ditawarkan pejabat, baik di wilayah kecamatan, kelurahan maupun desa yang pada akhirnya berbuntut penekanan.
“Kalau mereka itu datang ke rumah bawa bantuan, usir dia, karena mereka datang itu hanya untuk menakut-nakuti sodara-sodaraku semua, itu untuk mengajak sodara-sodaraku semua dan memperkuat kekuasaannya dan itu tidak perlu diikut,” tutup Sukri.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Yeni Marinda
