PENASULTRA.ID, KENDARI – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memuji peningkatan kursi PKB di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pemilihan kepala daerah (pemilu) 2019 lalu.
Pengurus DPP PKB, Faisol Riza mengatakan, DPW PKB Sultra mampu menempatkan tiga kadernya di DPRD Sultra serta memperoleh 33 kursi di DPRD kabupaten kota.
“Kita mengapresiasi perolehan kursi PKB di Sultra yang meningkat dibanding sebelumnya,” kata Faisol Riza melalui rilis persnya, Kamis 29 Oktober 2020.
Menurutnya, selain menempatkan kader di legislatif, PKB juga memiliki kader yang duduk sebagai Wakil Bupati Kolaka Utara, H Abbas. Ia berharap, ke depan akan ada kepala daerah di Sultra yang berasal dari PKB.
“Kita harus menangkan pilkada. Sekaligus ke depannya, menjadi motor dalam mewujudkan cita-cita PKB yang mensejahterakan rakyat,” jelas Faisol.
Ia menyebut, peningkatan kursi PKB butuh kerja keras. Untuk itu, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilakukan dalam hal peningkatan kapasitas kader partai di daerah.
“Kepengurusan PKB Sultra baru disahkan oleh DPP PKB Maret 2020. Enam bulan bukan waktu yang cukup evaluasi kinerja DPW PKB. Tapi, tugas kita ke depan sangat berat. Konsolidasi tidak kecil,” ungkap Faisol.
Ada tiga tugas di DPP dan DPW PKB, yakni menjadikan PKB sebagai partai perolehan suara tiga besar pada Pemilu 2024.
Saat ini, PKB memiliki 58 kursi di DPR RI atau naik 10 kursi dari tahun sebelumnya. Namun, perolehan itu belum cukup mengantarkan PKB masuk tiga besar dengan kursi terbanyak. PKB memperoleh suara peringkat empat secara nasional dan peringkat kelima untuk kursi terbanyak.
“DPP bertekad 2024 menjadi tiga besar, syukur-syukur urutan kedua. Begitu pula DPW PKB Sultra. Syaratnya perolehannya minimal sama dicapai PAN 150 ribu. Tiga kali lipat kerja kita dari pada 2019,” beber Faisol
Di Pemilu 2024 juga nanti ditargetkan mengusung calon presiden asli PKB, Muhaimin Iskandar. Untuk itu perlunya konsolidasi dari pusat hingga ranting termasuk seluruh potensi yang dimiliki PKB.
“Restrukturisasi partai seperti mobil. Kalau tidak sering diperbaharui dan tidak sering dibawa di bengkel, maka mesinnya bermasalah. Mesin-mesin ini harus terus dijaga agar bisa menghidupkan roda organisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sultra Jaelani mengatakan, monitoring, pelaporan dan evaluasi kinerja merupakan salah satu agenda PKB secara nasional.
Hal ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengurus mulai dari DPW hingga DPC.
“Hal ini untuk mendorong restrukturisasi kepengurusan. Seperti ibarat mobil, mesin harus terus dirawat. Bila macet, maka harus ada evaluasi dan perbaikan agar mesin bisa kembali jalan dengan normal,” tutupnya.
Penulis: Yeni Marinda
