PENASULTRA.ID, BUTON SELATAN – Kedatangan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin untuk menghadiri puncak ritual adat Ma’acia Sampuano Galampa di Desa Lapandewa Kaindea, Kecamatan Lapandewa pekan lalu benar-benar tak disia-siakan warga Kabupaten Buton Selatan (Busel).
Kepada Ngabalin, warga eks Kesultanan Buton itu menyampaikan langsung sejumlah aspirasi. Di antaranya yang paling krusial adalah soal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
“Tolong disampaikan ke bapak Presiden mengenai perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton bisa direalisasikan. Tak lupa pula kami doakan semoga bapak Presiden Joko Widodo selalu dalam lindungan Allah, SWT di setiap menjalankan tugas kenegaraannya,” ujar La Basee, Parabela (Perangkat Adat) Desa Lapandewa Kaindea baru-baru ini.
La Basee menyadari, dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Busel yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) pecahan Kabupaten Buton itu diakui La Basee sedikit melambat perkembangannya. Sebab, kata dia, kurang mendapat perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kami juga sudah sejak lama mengusulkan pemugaran Benteng Lapandewa Kaindea, namun karena keterbatasan anggaran apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini belum juga terealisasi. Semoga kali ini dengan bantuan bapak Ngabalin bisa mendapat perhatian melalui bantuan dana APBN,” ujar La Basee.
La Ode Rismanto, tokoh pemuda Busel ikut pula menambahkan. Kata warga Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa itu, Kabupaten Buton Selatan adalah daerah yang punya potensi laut melimpah. Mayoritas desa di Buton Selatan berada di pesisir dan sangat membutuhkan perhatian langsung pemerintah pusat agar menjadi salah satu kabupaten lumbung ikan nasional.
Page 1 of 3
RelatedPosts
Discussion about this post