PENASULTRA.ID, NTT- Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dikabarkan akan berkunjung di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 24 Maret 2022.
Kunjungan kepala Negara di negeri freezing city alias kota membeku ini sebagai bentuk kepeduliannya atas wilayah itu yang kini beresiko Stunting.
Dimana, angka prevalensi penderita Stunting di daerah ini adalah yang tertinggi. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur bahkan di Indonesia
Hal ini tentunya mendorong pemerintah pusat untuk turun langsung meninjau aspek kehidupan masyarakat disana. Dipilihnya Timor Tengah Selatan pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini memperlihatkan perhatian penuh untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi.
Diketahui, NTT masih memiliki 15 kabupaten yang berkategori merah dan angka prevalensi Stunting mencapai diatas 30 persen.
15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara juga memiliki prevalensi di atas 46 persen.
Hal ini menandakan tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
“Rencananya, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Timor Tengah Selatan pada hari ini dengan maksud meninjau secara langsung kehidupan masyarakat dari Kabupaten hingga desa, termasuk program-program yang dikerjakan BKKBN di wilayah itu,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), DR. Hasto Wardoyo dalam pers rilisnya, Kamis 24 Maret 2022.
Hasto Wardoyo menyebutkan beberapa aspek tinjauan Presiden seperti, pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting , pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita.
Selanjutnya, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah. Lalu, masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.
Hasto yang ditunjuk sebagai Ketua pelaksana percepatan penurunan Stunting berdasarkan Perpres Nomor 72/2021 , membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Demikian pula halnya Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa berjuang sendiri untuk mengatasi pengentasan stunting.
Discussion about this post