Oleh: Teti Ummu Alif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memunculkan kontroversi terkait rencana anggaran Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan kompleks parlemen (tirto.id 30/03/2022).
Tak ayal, langkah lembaga yang dipimpin Puan Maharani itu menuai kritik dari publik. Partai parlemen dan non parlemen pun seakan satu suara dalam melontarkan kritik terhadap rencana tersebut.
Sekjen PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memandang penggantian gorden tidak diperlukan. Ia menilai anggaran tersebut sebaiknya difokuskan untuk rakyat. Sebab, agenda pengaspalan belum diperlukan dan masih bisa ditunda.
Hal senada, disampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Juru Bicara PSI Furqan AMC, tindakan DPR tersebut dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Anggaran tersebut lebih baik untuk memperbaiki sekolah ambruk di SDN Ciheleut 1 dan 2, Kota Bogor atau untuk kebutuhan pokok (tirto.id 29/03).
Di sisi lain, Sekretariat Jenderal DPR RI menjawab alasan anggaran pengadaan gorden dan pengaspalan dimasukkan dalam tahun anggaran 2022. Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku, mereka berniat memasukkan anggaran pergantian gorden sejak 2009, tetapi tidak kunjung terealisasi. Padahal, tidak sedikit gorden rumah anggota DPR yang perlu diganti.
Sudah menjadi rahasia umum jika berbagai fasilitas mewah memang senantiasa melingkupi kehidupan anggota DPR mulai dari rumah jabatan, tunjangan, hingga kunjungan kerja. Tentu masih lekat di benak kita seberapa fantastisnya gaji para anggota DPR yang di beberkan oleh salah satu artis merangkap wakil rakyat.
Discussion about this post