PENASULTRA.ID, JAKARTA – Perpanjangan tenggat waktu pengumpulan data dalam Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) tahun 2022 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai menunjukan hasil yang signifikan.
Hingga Jumat 4 November 2022, BKKBN telah memutakhirkan 26,6 juta atau 60 persen dari target sasaran 39,2 juta data keluarga di Indonesia untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangannya berpesan kepada provinsi yang capaiannya masih rendah untuk bekerja lebih keras lagi untuk mensukseskan pemutakhiran PK-21 yang datanya akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.
“Ini harus ada strategi khusus paling tidak sekarang formulir yang baru datang harus segera didistribusikan, kemudian dilakukan orientasi dan baru pelaksanaan pengumpulan data. Jangan lupa ini harus dipantau betul oleh posko yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi dan kalau ada kesulitan di lapangan baru segera di respon ke help desk yang ada di pusat,” kata Teguh.
Teguh pun mengimbau kepada seluruh kepala perwakilan BKKBN di provinsi untuk ikut mensukseskan pemutakhiran PK-21 yang saat ini sedang berlangsung di lapangan.
“Harapannya tentu saja kepada kawan-kawan di perwakilan provinsi memantau di lapangan dan kawan-kawan di lapangan betul-betul harus memantau, memastikan agar proses pemutakhiran PK-22 ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Artinya PLKB mengawal para kader yang sebagai enumerator. Sebagai kader pendata melakukan observasi, wawancara dengan apa adanya sehingga menghasilkan data yang valid,” kata dia.
Lebih lanjut Teguh berharap pemutakhiran PK-21 dapat berjalan dengan baik hingga tahap akhir yakni Desember 2022, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk kemudian diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) untuk lebih menajamkan sasaran yakni penduduk dengan miskin ekstrem.
Discussion about this post