PENASULTRA.ID, KOLAKA – Tim penilai dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan verifikasi lapangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Puuroda Tanah Makmur (Purnama) Kabupaten Kolaka.
Verifikasi lapangan ini dilakukan usai Kampung KB Purnama masuk dalam nominasi tiga besar lomba Kampung KB di tingkat nasional mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2024.
Kampung KB Purnama yang terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka ini akan bersaing dengan dua Kampung KB dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Penjabat (Pj) Bupati Kolaka yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka, Muhammad Fadlansyah menyambut kedatangan tim verifikasi lapangan pada Selasa 28 Mei 2024.
Fadlansyah optimis Kolaka dapat menyandang label terbaik Kampung KB se-Indonesia. Sebab, sebelumnya, Kolaka pernah meraih prestasi juara tiga lomba kampung KB tingkat provinsi pada 2022.
Lalu, juara satu lomba kampung KB tingkat provinsi pada 2023 dan juara harapan satu lomba menu kreasi dapur sehat atasi stunting tingkat nasional pada 2023.
“Sekarang sudah waktunya BKKBN juga memberikan label terbaik Kampung KB se-Indonesia untuk Kolaka,” tutur Fadlansyah.
Fadlansyah menyebut, di Kolaka Kampung KB sudah 100 persen dan tersebar di 135 desa/kelurahan. Dengan adanya keluarga yang berkualitas maka akan bisa menciptakan generasi berkualitas sebagai garda terdepan untuk bersiap menghadapi tantangan mewujudkan Indonesia Generasi Emas tahun 2045.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama dan hasil verifikasi faktual juga bisa terpotret dengan baik. Semoga apa yang kita kehendaki bersama diridhoi oleh Allah SWT,” ujar Fadlansyah optimis.
Ketua Tim Penilai Verifikasi Lapangan Kampung KB, Faharuddin mengungkapkan bahwa pihaknya akan menilai program-program yang dilaksanakan masing-masing Kampung KB untuk menentukan siapa yang layak menjadi juara tingkat nasional.
“Kabupaten Kolaka masuk nominasi tiga besar regional dua, dan enam besar nasional seluruh indonesia,” ungkap Faharuddin.
Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI itu menjelaskan terdapat tiga indikator penilaian yakni pendidikan, kesehatan serta ekonomi masyarakat.
Discussion about this post