PENASULTRAID, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto memimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka pengendalian inflasi daerah bersama stakeholder terkait dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Kantor Gubernur Sultra, Kamis 3 Oktober 2024.
Rakor ini dihadiri oleh Sekda Pemprov Sultra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra Doni Septadijaya, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Siti Mardati Saing, Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra Muh Amin, Kepala Stasiun Meteorologi Sugeng Widarko, serta TPID Pemprov Sultra.
Rakor tersebut membahas tindak lanjut pengendalian inflasi di Sultra, yang mencatat angka 1,06% pada September 2024, jauh di bawah rerata nasional sebesar 1,84%. Capaian ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.
Selain itu, pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Tenggara pada September 2024 mencatat deflasi bulanan untuk keempat kalinya secara berturut-turut, dengan deflasi terjadi pada komoditas hortikultura, beras, dan ikan.
Deflasi ini disebabkan oleh pasokan pangan yang terjaga serta bantuan sosial pemerintah. Hal ini turut didukung masuknya Kabupaten Kolaka dan Konawe dalam perhitungan IHK Sultra 2024 yang berkontribusi pada stabilitas harga.
Andap menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan stakeholder terkait atas upaya kerasnya sehingga inflasi di Sultra dapat terkendali dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TPID dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan TPID terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi dan harga pangan. Kita harus mempertahankan momentum ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap.
Tak hanya itu, dalam rakor tersebut juga membahas strategi ke depan dalam menghadapi potensi deflasi yang mendalam. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, terutama dalam mengatasi kelebihan pasokan komoditas pangan.
Menurut data BPS dan TPID, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar -0,20% pada September 2024. Selain itu dari data BPS inflasi di Sultra sebesar 1,06% masih berada di bawah batas nasional 1,5% – 3,5%.
Dinas Pertanian melaporkan bahwa inflasi pada sektor beras diprediksi stabil hingga akhir tahun. Sementara itu, Bulog mengungkapkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, dan stok tersebut diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun.
Bulog telah merealisasikan 100% distribusi bantuan pangan selama tiga bulan terakhir.
Perwakilan BI menggarisbawahi pentingnya percepatan realisasi APBD untuk meningkatkan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Optimalisasi APBN, APBD, dan dana desa juga menjadi langkah penting dalam pengendalian inflasi.
Discussion about this post