PENASULTRA.ID, MUNA – Aliansi Gerakan Akademisi Muna (GAM) menyoroti penambahan alokasi dana desa (ADD) yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kepada 124 desa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Dewan Pembina GAM, Abdi Nipangeran menilai penambahan ADD sebesar Rp34 juta melalui APBD Perubahan 2024 untuk masing-masing desa di Muna merupakan bentuk tindakan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang disinyalir sengaja diberikan untuk memuluskan serta memenangkan calon bupati (Cabup) tertentu pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Tidak hanya memberikan tambahan ADD kepada 124 desa di Muna. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kata Abdi, ikut mendapatkan dana segar sebesar Rp50 juta sebagai biaya operasional menjelang Pilkada 2024 di Bumi Sowite.
Anehnya, pemberian anggaran yang begitu besar jumlahnya dilakukan di tengah kondisi APBD Muna yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dimana Pemkab Muna dalam kondisi masih memiliki hutang miliaran terhadap sejumlah pihak ketiga, beban pinjaman utang dana PEN dan hutang tunggakan terhadap BPJS Kesehatan yang menunggak.
“ADD dan anggaran operasional di OPD dinaikkan pada Oktober sebulan menjelang Pilkada dan disaat kondisi APBD yang lagi tidak baik-baik saja. Saya selaku pembina Aliansi Gerakan Akademisi Muna menduga bahwa dinaikannya ADD di 124 desa digunakan untuk menarik simpati kepala desa,” kata Abdi, Senin 6 Januari 2025.
Discussion about this post