ADD Dikurangi, APDESI Buteng Nilai Kebijakan Pemda Abaikan Kepentingan Masyarakat

PENASULTRA.ID, BUTON TENGAH - Kebijakan pemerintah daerah (Pemda) Buton Tengah (Buteng) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai tidak pro terhadap masyarakat desa. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Buteng H. Muh. Zariun. Pernyataan Zariun itu menyusul hasil penetapan peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023 pada 30 November 2022 lalu. Dimana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 67 desa di Kabupaten Buteng mengalami pengurangan yang cukup signifikan, senilai Rp 7 miliar oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Buteng. Dana yang bersumber dari APBD yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut dimana pada tahun-tahun sebelumnya senilai Rp 36 miliar tahun ini mengalami penurunan senilai Rp 29 miliar. Hal itu juga membuat para Kepala Desa di Buteng menilai kebijakan itu tidak pro terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. "Kami tidak habis pikir kenapa harus masyarakat desa yang dikorbankan. Padahal ada 13 lembaga disetiap desa harus dibiayai melalui ADD ini diantaranya honor perangkat masjid, lembaga adat, PKK, Karang Taruna dan lembaga lainya," kata Zariun saat ditemui mengikuti rapat dengar pendapat di kantor DPRD Buteng, Selasa 6 Desember 2022. Dengan adanya pengurangan ADD tahun anggaran 2023 senilai Rp 7 miliar tersebut, tambah Zariun, otomatis akan mempengaruhi honorarium dan operasional kegiatan di 13 lembaga dimasing-masing desa. "Misalnya perangkat masjid khususnya Imam Masjid disetiap desa selama ini mereka menerima honor Rp100.000 per bulannya. Otomatis dengan adanya pengurangan anggaran ini honor para perangkat masjid ini akan berkurang juga. Termasuk operasional lembaga-lembaga yang lainnya termasuk honor BPD bahkan perangkat desa," ungkap dia. Kepala Desa Baratu Lestari itu menegaskan, kebijakan Pemkab Buteng juga tidak hanya mengabaikan kepentingan masyarakat di desa tetapi juga telah mengabaikan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. "Kalau kita merujuk ketentuan, ADD ini bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10 persen dari DAU ditambah dana bagi hasil (DBH). Sementara APBD tahun anggaran 2023 untuk Buteng mengalami kenaikan yang ditargetkan sebesar Rp 746.855.359.648. Kalau anggaran ADD hanya Rp 26 miliar sekian-sekian hanya sampai tujuh persen," ucap dia. Olehnya itu, ia bersama para Kepala Desa di Buteng berharap agar kebijakan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah diketuk oleh DPRD Buteng itu untuk dievaluasi dan ditinjau kembali. "Kami berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk tidak mengakses Perda APBD tahun anggaran 2023 yang sementara menunggu persetujuan dari Pemprov Sultra tersebut," tandas Zariun. Penulis : Amrin Lamena Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/PJTk5hEAfyI

No Result