Aksi di Bawaslu dan KPU, GAM Sultra Beber Dugaan Kecurangan TSM di Pilkada Muna

PEMASULTRA.ID, MUNA - Ratusan massa yang tergabung dalam barisan Gerakan Akademisi Muna Sulawesi Tenggara (GAM Sultra) menggelar aksi damai di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, Selasa 3 Desember 2024. Di Bawaslu Muna, GAM Sultra menyuarakan perkembangan terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelanggara KPU dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Muna pada perhelatan Pilkada serentak 2024 yang telah dilaporkan baru-baru ini. "Kami datang disini untuk mempertanyakan terkait laporan yang sudah masuk di Bawaslu. Patut kami duga jika banyak terjadi kejanggalan selama Pilkada berlangsung dan itu dilakukan secara terstruktur," kata Muhammad Rayu Welendo, salah satu orator massa aksi di depan Kantor Bawaslu Muna. Menanggapi tuntutan massa aksi, Komisioner Bawaslu Muna, Mustar tak menampik jika terdapat sejumlah aduan atau laporan yang masuk di meja Bawaslu Muna. Mustar menegaskan, laporan dan aduan itu kini dalam tahap proses dan kesemuanya akan ditindak lanjuti sesuai aturan dan regulasi. Di antaranya soal laporan dugaan kesalahan percetakan buku visi misi, dugaan pelanggaran baliho yang tidak dibersihkan secara menyeluruh atau dugaan kesalahan cetak baliho ajakan memilih oleh KPU Muna. "Percayakan kepada kami, kami akan bekerja secara jujur dan adil dan semua laporan yang masuk di Bawaslu dipastikan akan proses sesuai regulasi," ucap Mustar dihadapan massa aksi. Usai aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Muna, GAM Sultra kemudian mengarah ke Kantor KPU Muna. Unjuk rasa kembali dilakukan di KPU Muna yang terletak di bilangan jalan Pendidikan, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu. Kinerja KPU Muna yang diduga tidak netral selama menjelang Pilkada menjadi sorotan massa aksi. La Ode Syahribin, salah satu kordinator aksi membeberkan bahwa pihaknya telah menemukan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan kinerja KPU tidak sesuai regulasi dan diduga berpihak ke salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada Muna. "Fakta itu di antaranya adalah buku visi misi calon yang menggambarkan foto salah satu paslon lebih besar di banding dengan paslon lain dan tertera logo Pemda Muna. Kemudian baliho ajakan untuk memilih yang sudah beredar di lapangan tertera angka satu dan masih ada lainnya. Itu sudah dilaporkan di Bawaslu Muna," tegasnya. Senada, Misra dengan lantang mengemukakan dugaan jika KPU Muna memiliki peran dalam memenangkan salah satu paslon. Menurut wanita itu, semua proses diatur secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). "Padahal pada tanggal 24 November memasuki minggu tenang, namun KPU diduga membuat ulah dengan beredarnya baliho ajakan memilih yang didesain didalam terdapat simbol 1," terangnya. "Kami datang di KPU bukan membicarakan tentang hasil yang dimanipulasi, tapi tentang proses yang mereka jalankan secara sistematis mulai dari tingkat atas hingga turun di bawah. Sejatinya perkara proses akan mempengaruhi hasil," timpalnya. Sementara itu, Ketua KPU Muna, LM Askar Adi Jaya menjelaskan bahwa usai proses pemungutan dan perhitungan suara pada 27 November 2024, kemudian dilakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan mulai 28 November hingga 2 Desember 2024. "Kemudian rekapitulasi tingkat kabupaten yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2024. Rekapitulasi tingkat KPU masih sementara dalam proses dan itu dihadiri semua saksi," papar Askar. Askar mengatakan, sebagai penyelenggara mulai dari proses tahapan, perhitungan dan pemungutan suara hingga rekapitulasi suara, pihaknya akan mempertanggungjawabkan sampai nanti siapa yang akan memperoleh suara terbanyak. "Jika kedepannya ada laporan entah itu di Bawaslu atau DKPP maka kami secara kelembagaan sudah siap untuk menghadapinya," ucap Askar memungkas. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=aj7n3wXZpqM

No Result