Alfateha Kimi Minta Penerima Bedah Rumah Tak Takut Diintervensi

PENASULTRA.ID , MUNA – Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat belakangan ini dijadikan “jualan” politik oleh calon kepala daerah (cakada) petahana untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat di perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tujuh wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra). Bantuan itu juga disinyalir digunakan sebagai “senjata” untuk menakut-nakuti bahkan mengintimidasi masyarakat yang namanya telah terdata sebagai penerima bantuan, manakala tak mendukung petahana. Salah satu dari sekian program pemerintah pusat yang terindikasi jadi jualan petahana adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Fenomena itu juga diduga terjadi di Kabupaten Muna. Menyikapi hal itu, Mantan Koordinator Wilayah (Korwil) BSPS Kabupaten Muna dan Muna Barat (Mubar) tahun 2019, Alfateha Kimi angkat bicara. Alfateha meminta masyarakat tak takut jika diintervensi atau diganti sebagai penerima bantuan, karena BSPS merupakan bantuan yang pusat pusat dan tidak ditentukan oleh pemda atau pun kelurahan/desa. “Jadi untuk meluruskan Informasi yang berkembang di masyarakat bahwa penerima ditentukan oleh pemda atau pemerintah desa/kelurahan, itu sangat tidak benar,” kata Atta sapaannya, Selasa 24 November 2020. Menurutnya, BSPS adalah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah atau telah memiliki rumah yang tidak layak huni. Dananya pun bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Rakyat RI dan SNVT penyedia perumahan provinsi, yang kemudian menurunkan program ke masyarakat yang belum memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Data bersumber dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dari setiap daerah yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa data BNBA atau by name by address,” katanya. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CViZGPFP79g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Mantan Kordinator Fasilitator (Korkaf) BSPS Mubar 2018 mengatakan, jumlah unit rumah yang telah ditentukan oleh Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian PUPR RI sangatlah terbatas di setiap daerah. Sehingga fasilitator yang ditugaskan oleh PPK rumah swadaya SNVT Sultra melakukan sosialisasi tentang mekanisme penerimaan bantuan dari beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) wajib mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditentukan secara transparan dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Termasuk pihak pemerintah kabupaten (pemkab), kelurahan dan desa. Sebab, TFL bekerja secara independen dan ditugaskan oleh PPK rumah swadaya SNVT Sultra melalui SK tugas. “Jadi calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sudah dilakukan verifikasi oleh TFL. Yang mana TFL harus melakukan verifikasi semua masyarakat yang masuk kategori MBR yang tidak memiliki rumah layak huni,” beber Atta. Dari hasil seleksi, selanjutnya akan keluar nama-nama penerima bantuan sesuai jumlah kuota yang diberikan pemerintah pusat ke setiap kelurahan/desa. “Dari hasil verifikasi, nama-nama penerima yang memenuhi persyaratan akan diumumkan di kelurahan dan balai. Jadi bukan pemda atau desa yang tentukan. Karena penerima batuan akan di SK kan oleh PPK rumah swadaya SNVT Sultra. Pemkab sebagai tenaga tim tehnis membantu Korfas dan TFL dalam proses sosialisasi,” terang Atta. Setelah penerima bantuan sudah di SK kan, tambah Atta, maka proses berikutnya masuk ke tahap pembukaan nomor rekening penerima bantuan. Dimana jumlah bantuan untuk masing-masing MBR sebasar Rp17,5 juta terbagi atas bahan Rp15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta yang dibagi dua tahap. “Setelah bangunan tersebut mencapai 50 persen dan material yang dibutuhkan sudah on site di lapangan, dana batuan masuk melalui rekening penerima bantuan dan langsung masuk ke rekening toko penyedia yang ditunjuk. Jadi jangan takut diintervensi, apalagi sekarang sudah masuk tahap finising,” tutupnya. Penulis: Sudirman Behima Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/d0iwB7RETeA

No Result