“Kedua, KAHMI adalah organisasi paguyuban atau kekeluargaan yang bertujuan untuk memperkuat kekeluargaan dan pertemanan, kita jaga agar fungsi-fungsi tugas KAHMI terhadap HMI, terhadap masyarakat tetap bisa kita laksanakan,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Ketua Presidium Majelis KAHMI Sultra Abdul Kadir, mengungkapkan ada beberapa hal penting yang di sampaikan terkait dengan pelaksanaan musyawarah wilayah. Pertama, bagaimana selalu dan tetap menjaga mata rantai antara HMI dan KAHMI.
Kedua, Sultra sebagai daerah yang menarik banyak pihak karena daerah ini kaya dengan sumber daya alam baik sudah disentuh maupun belum dikembangkan.
“Sebagai daerah kaya, peran semua elemen masyarakat dan ormas yang harus di perhatikan adalah bagaiman tingkat kecerdasan dan kompetensinya bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar rasa tanggung jawab diamanahkan UUD 1945 dapat terlaksana,” tandas mantan Kakanwil Kemenag Sultra itu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekjen Majelis Nasional KAHMI Manimbang Kahariady, Direktur Logistik dan pengadaan BNPB RI Nadhira Sehu Nur, Asisten Deputi Kementerian Kelautan dan Perikanan Rasman Manafi. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sultra, Pj. Sekda Asrun Lio, para Bupati/Wali Kota se Sultra, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Sultra, Presidium/Pengurus Majelis Wilayah KAHMI, Presidium Majelis Wilayah Forhati Sultra, para pengurus daerah KAHMI dan Forhati kabupaten/kota se Sultra, dan para pengurus HMI dan Kohati se Sultra.
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post