<strong>PENASULTRA.ID, KENDARI -</strong> Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, menghadiri acara pembukaan Musyawarah Majelis Wilayah VI (enam) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di pelataran Rujab Gubernur, Minggu 4 September 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan forum musyawarah ini setidaknya memiliki tiga aspek esensial yaitu sebagai instansi tertinggi bagi KAHMI wilayah dalam pengambilan keputusan, penanda bahwa nilai-nilai demokrasi masih hidup dan berkembang dalam organisasi Sultra, dan agenda itu untuk menetapkan program dan pengurus baru. "Musyawarah ini harus melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas yang memiliki prospektif kemaslahatan umat dan masyarakat, serta figur pengurus memiliki kapasitas dan jaringan luas untuk menstimulus peran-peran konkrit KAHMI di Sultra," kata Ali Mazi. Ali Mazi menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus dan anggota KAHMI di Sultra, yang selama ini telah mendukung kebijakan pembangunan di Sultra. "Saya mengajak keluarga besar KAHMI Sultra untuk bahu membahu dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya, mengambil peran aktif sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing dalam proses pembagunan daerah," ucap Ali Mazi. Selain itu, Ali Mazi juga menghimbau kepada segenap pengurus dan anggota KAHMI agar terus mengembangkan tradisi intelektual dan keislaman di KAHMI serta aktif melakukan kerja-kerja kemasyarakatan. Ketua Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli K. Tanjung berharap agar menjaga sinergitas antara KAHMI dan HMI terus terjaga agar tetap berkualitas, agar proses kaderisasi ini berjalan dengan baik. Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut sifat dari organisasi KAHMI yaitu, pertama, sebagai sebuah ormas harus berada ditengah-tengah masyarakat, mempunyai tanggung jawab serta wajib memberikan peran dan kontribusinya kepada masyarakat dari semua aspek. "Kedua, KAHMI adalah organisasi paguyuban atau kekeluargaan yang bertujuan untuk memperkuat kekeluargaan dan pertemanan, kita jaga agar fungsi-fungsi tugas KAHMI terhadap HMI, terhadap masyarakat tetap bisa kita laksanakan," ujar politisi Partai Golkar itu. Sementara itu, Ketua Presidium Majelis KAHMI Sultra Abdul Kadir, mengungkapkan ada beberapa hal penting yang di sampaikan terkait dengan pelaksanaan musyawarah wilayah. Pertama, bagaimana selalu dan tetap menjaga mata rantai antara HMI dan KAHMI. Kedua, Sultra sebagai daerah yang menarik banyak pihak karena daerah ini kaya dengan sumber daya alam baik sudah disentuh maupun belum dikembangkan. "Sebagai daerah kaya, peran semua elemen masyarakat dan ormas yang harus di perhatikan adalah bagaiman tingkat kecerdasan dan kompetensinya bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar rasa tanggung jawab diamanahkan UUD 1945 dapat terlaksana," tandas mantan Kakanwil Kemenag Sultra itu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekjen Majelis Nasional KAHMI Manimbang Kahariady, Direktur Logistik dan pengadaan BNPB RI Nadhira Sehu Nur, Asisten Deputi Kementerian Kelautan dan Perikanan Rasman Manafi. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sultra, Pj. Sekda Asrun Lio, para Bupati/Wali Kota se Sultra, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Sultra, Presidium/Pengurus Majelis Wilayah KAHMI, Presidium Majelis Wilayah Forhati Sultra, para pengurus daerah KAHMI dan Forhati kabupaten/kota se Sultra, dan para pengurus HMI dan Kohati se Sultra. <strong>Editor: Basisa</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/Gtcapnk_x6I
Discussion about this post