Ia juga mengingatkan DPRD Koltim untuk tidak tidur dan menunggu saja terhadap kondisi yang terjadi saat ini. DPRD harus segera melakukan konsolidasi internal dan konsultasi dengan berbagai pihak, terutama mepada Kementerian Dalam Negeri.
“Dan yang paling mendesak segera membentuk panitia khusus Ppengisian jabatan Wakil Bupati Koltim. Ini kalau DPRD disana juga punya komitmen yang sama, tidak mau dipimpin Pj bertahun-tahun,” bebernya.
Begitu juga halnya dengan partai pengusung yakni, Demokrat, PDIP, Gerindra dan PAN agar segera mengadakan pertemuan untuk mencari solusi supaya jabatan wakil bupati segera bisa terisi. Endang memastikan sebagai Ketua DPD Demokrat Sultra, dirinya akan berusaha keras supaya Koltim bisa mempunyai bupati dan wakil bupati definitif.
Pada kesempatan ini juga, Endang menyampaikan keprihatinan terhadap OTT yang menimpa Andi Merya Nur. Ia yakin Andi Merya akan patuh mengikuti proses hukum.
Selain itu, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak melalukan pengadilan di luar proses hukum. Biarlah proses hukum nanti yang menentukan, apakah Andi Merya memang bersalah atau tidak.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Koltim Andi Merya Nur terjaring OTT oleh KPK pada Selasa (21/9/2021) malam di rumah jabatannya. Ia diamankan bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, Anzarullah dan 4 orang lainya.
Andi Merya dilantik sebagai bupati definitif Koltim oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, pada 14 Juni 2021. Ia menggantikan Samsul Bahri yang meninggal dunia akibat serangan jantung usai bermain bola pada 19 Maret 2021.
Pasangan Samsul Bahri – Andi Merya dilantik sebagai bupati dan Wakil Bupati Koltim periode 2021-2026 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada 26 Februari 2021. Pelantikan ini juga bersamaan dengan pelantikan bupati dan Wakil Bupati Buton Utara serta Konawe Kepulauan.
Penulis : Madan
Jangan lewatkan video terbaru:
https://youtu.be/oA-ImlcJNQY
Discussion about this post