PENASULTRA.ID, MUNA BARAT – Tercatat 4087 orang pendaftar memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda).
Pada pelaksanaan tes SKD hanya diikuti oleh 3655 orang, sementara 432 peserta tidak menghadiri tes yang digelar.
Berdasarkan hasil tes SKD, BKN selaku Panselnas telah mengumumkan sebanyak 234 orang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Namun teranyar, Panselnas mendiskualifikasi 26 peserta karena diduga melakukan kecurangan saat melaksanakan tes SKD.
Berdasarkan informasi yang terpercaya, diduga salah satu diantara 26 peserta, adalah salah seorang anak pejabat teras di Pemkab Mubar.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum AP2 Sultra La Ode Dedi menduga pendiskualifikasian puluhan peserta SKD CPNSD Mubar tersebut akibat permainan Panselda bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mubar yang menjadi pelaksana teknis pada perekrutan calon abdi negara tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu Panselnas telah mengeluarkan pengumuman diskualifikasi peserta CPNSD diantaranya Kabupaten Muna barat, berdasarkan hasil temuan Panselnas tersebut kami menduga ada keterlibatan besar pejabat di Mubar dalam memuluskan kejahatan tersebut,” kata Dedi, Rabu 15 Desember 2021.
Untuk itu, pihaknya meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) LM. Husen Tali yang juga ketua Panselda dan kepala BKPP Mubar La Ode Mahajaya atas dugaan suap dan dalang kecurangan pada pelaksanaan tes CPNSD di Mubar 2021.
SMSI Gagas Pembentukan Milenial Cyber Media dan Token Crypto https://t.co/egV1dUWHRj
— Penasultra.id (@penasultra_id) December 16, 2021
“Apa yang telah terjadi di Muna barat saat ini merupakan peristiwa yang sangat memalukan dalam rekam jejak pemerintahan yang ada sebab masalah tersebut di temukan langsung oleh Panselnas,” ujar Dedi.
Masih kata Dedi, untuk menjaga marwah Mubar terhadap masyarakat, baiknya Bupati Mubar Achmad Lamani sebagai lokomotif pemerintahan cepat mengambil sikap agar persoalan ini tidak menimbulkan amarah dan kekecewaan masyarakat.
Discussion about this post