“Keterlambatan ini bukan semata-mata soal administrasi. Jika ditelusuri, bisa jadi ada praktik korupsi atau pembelanjaan anggaran yang tidak semestinya. KPK harus mengusut ini secara terbuka dan menyeluruh,” serunya.
APAK juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum lainnya dan lembaga pengawasan seperti Inspektorat Muna serta BPKP Sultra untuk ikut menelusuri penggunaan anggaran BLUD RS dr. LM Baharuddin. Termasuk, melakukan audit terhadap pembayaran jasa pelayanan (Jaspel), insentif dokter, dan pengeluaran operasional lainnya.
“Tenaga medis adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Kalau mereka tidak dihargai dan disejahterakan, maka rakyat yang akan menjadi korban dari sistem yang rusak dan tidak manusiawi,” tegas Hasidi.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post