Arah Kebijakan Internasional Pertanian Indonesia

Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain:

1) Membangun kapasitas produksi pangan yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani.

2) Membangun daya tahan (resilience) usaha tani dalam menghadapi risiko perubahan iklim,
bencana alam, dan ketidakpastian pasar, antara lain melalui sistem asuransi pertanian, perbankan pertanian, dan pengelolaan gejolak harga pangan (management of market volatility).

3) Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber daya lahan melalui reforma agraria atau pemanfaatan lahan telantar dengan dukungan permodalan dan subsidi harus menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pangan nasional.

4) Meningkatkan industri kemampuan hilirisasi teknologi dengan melakukan industrial upgrading secara bertahap dengan meningkatkan struktur endowment (modal dan tenaga kerja), mengembangkan hilirisasi yang bersifat Comparative Advantage Following (CAF), mendorong investasi asing masuk di sektor hilirisasi terutama yang membutuhkan intensif capital dan advance technology untuk membawa sektor hilirisasi masuk ke pasar internasional, membangun SDM, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan.

5) Memperluas rantai pasokan (expansion of supply chain), jaringan perdagangan (trading networks), dan membangun kerja sama regional dan internasional terkait dengan masalah global seperti perubahan iklim, sustainability, perdagangan, dan koherensi regulasi sehingga pasar global dapat berfungsi dengan baik.

6) Membangun infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi, value chain, sistem transportasi domestik, aksesibilitas, serta meningkatkan koneksi ke pasar internasional.

7) Penetapan standar nasional yang sesuai dengan standar internasional serta penguatan infrastruktur seperti standardisasi, menyiapkan laboratorium uji berstandar internasional.

8) Memperkuat kelembagaan menumbuhkembangkan untuk kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial guna meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha pertanian.

Indonesia juga perlu membangkitkan kembali peran sektor pertanian dengan dukungan politik yang kuat melalui peran konkret untuk melindungi hak kepemilikan pelaku agribisnis (kecil, menengah, besar) melalui legislasi dan regulasi.

Strategi kebijakan lainnya adalah mengupayakan untuk meningkatkan kemampuan daya saing pertanian secara terstruktur dan komprehensif. Selain itu, peran dan fungsi diplomasi pertanian perlu terus diperkuat sehingga mampu memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan kinerja sektor pertanian nasional baik dalam ranah bilateral, regional, maupun dalam ranah global.

Diplomasi pertanian akan menjadi sangat sentral sebagai perpanjangan kepentingan nasional pada proses negosiasi dan pembuatan kebijakan pertanian, baik di kawasan Internasional maupun di tataran global.(***)