Atraksi Deswita di Mandalika Pukau Wisatawan Mancanegara

PENASULTRA.ID, NTB- Desa wisata (Deswita) menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat (NTB). Tercatat, sebanyak 20 desa telah berhasil masuk dalam daftar 500 desa wisata Indonesia di tahun 2022. Deswita di NTB turut berkontribusi dengan ragam atraksi budaya dan kearifan lokal di ajang MotoGP Mandalika Maret 2022 lalu. Atraksi destinasi wisata yang dipersembahkan adalah murni mewakili NTB hingga mampu memukau kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Belum lagi soal ragam keunikan dari unsur ekonomi kreatif di daerah itu, seperti karya tenun, seni tari, seni musik, seni ketangkasan dan bela diri, kuliner, hingga rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional. Dalam rangkaian pagelaran MotoGP Mandalika, terdapat sejumlah desa wisata seperti Desa Bilebante dan Desa Sade menjadi desa yang terdampak positif dari adanya kegiatan internasional tersebut. Momen yang telah ditunggu sejak 26 tahun silam itu dimanfaatkan dengan baik kalangan Desa wisata. Mereka berbenah dari waktu ke waktu. Utamanya desa yang berada di sekitar sirkuit pertamina Mandalika yang berupaya memoles objek wisata mereka hingga bernilai eksotik dan meningkatkan kepercayaan kalangan wisatawan terhadap Mandalika di mata dunia. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi potensi wisata lainnya yang ada di kawasan hinterland (pedalaman) Mandalika untuk dapat merasakan manfaatnya. Daya tarik Deswita di Mandalika pada akhirnya mendapat respon positif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Instansi yang dipimpin Sandiaga Salahuddin Uno itu terus berupaya secara optimal mendorong pengembangan desa wisata yang ada di Mandalika. Sehingga desa wisata menjadi lokomotif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terlebih pada penyelenggaraan event sport bertaraf internasional di daerah tersebut telah menjadi magnet terbesar di mata dunia. Karena itu, Mandalika ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014. Oleh sebab itu, pengembangan desa wisata perlu digarap dengan maksimal, baik dari segi amenitas, atraksi, hingga aksesibilitas. "Desa wisata menjadi fokus pengembangan destinasi wisata di era pandemi COVID-19. Sehingga ke depannya setelah pandemi, desa wisata diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian nasional," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, dalam acara Focus Group Discussion Pemetaan Desa Wisata Penyangga di Mandalika di Hotel Aston Inn, Mataram, NTB, beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika dilihat secara fisik, pengembangan desa wisata tentunya harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Kemudian dengan pengembangan produk wisata non-fisik seperti budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. "Kita akan terus dampingi, dan desa wisata akan memperkuat nilai tambah ekonomi di masyarakat desa," terangnya dalam pers rilis Kemenparekraf, Minggu 24 April 2022. Sementara itu, Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf, Wawan Gunawan menyatakan sepakat bersama dengan para stakeholder di NTB untuk melakukan program SINAKODA (sinergitas berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah). Hal itu dilakukan agar dapat mencapai target sebagai desa wisata yang mandiri dan berkualitas. "Kemenparekraf, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah dan Kabupaten lainnya siap mendukung dan mendampingi desa wisata di NTB. Dengan program Sinakoda, target desa wisata di NTB menjadi lebih maju dan mandiri," kata Wawan. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi, menyebutkan bahwa dari 500 kandidat yang terpilih dalam Ajang Desa Wisata Indonesia, 20 desa diantaranya merupakan desa wisata yang berlokasi di NTB. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan desa wisata. Terlebih saat ini, hanya ada tiga persen dari desa wisata yang ada di NTB tergolong ke dalam kategori desa maju. Hal ini disebabkan karena pengembangan desa wisata masih lemah dalam implementasi, terutama terkait anggaran. "Perlu ada keberpihakan dari segi anggaran beserta penyediaan master plan untuk menunjukkan keseriusan dalam memajukan desa wisata di NTB. Kami dari Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang selalu mendukung pengembangan destinasi di NTB," ujar Yusron. Selain itu, menurut Yusron, sustainability, accessibility, consistenc SDM dan juga tata kelola masih menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata. “Perlu ada evaluasi dan pembenahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata,” kata Yusron. Penulis: Muhammad Jamil Sumber: Kemenparekraf RI Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result