Harga Acuan Ikan ditentukan dengan pertimbangkan paling sedikit harga ikan di tingkat produsen untuk setiap jenis ikan. Namun, lagi – lagi, Kepmen diatas tidak dapat dilaksanakan karena tidak bisa meningkatkan perolehan PNBP dan lebih dominan black market.
Akhirnya, regulasi diterbitkan kembali melalui Kepmen No 140 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan ditetapkan sebagai pertimbangan adanya penambahan pelabuhan pangkalan yang penuhi syarat penarikan pasca produksi atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, penambahan jenis ikan, dan penyesuaian harga acuan ikan pada beberapa jenis ikan di pelabuhan pangkalan.
Ketimpangan Kebijakan Sistem Kuota dan Pasca Bayar (Pasca Produksi)
Menurut Hendra Sugandi (detikNews, 2019) bahwa ketimpangan PNBP memicu ambisi KKP untuk terus tingkatkan kenaikan PNBP dengan berbagai cara, termasuk memaksa pelaku usaha untuk mengisi Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap kapal per tahun dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) setiap kapal per triwulan dengan jumlah hasil tangkapan dipaksakan hingga 120% dari kapasitas gross tonnage kapal.
Jika dalam LKU LKP jumlah hasil tangkapan diisi kurang dari 120% dikali rumus tetap yang telah ditentukan oleh KKP, maka Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tidak akan diterbitkan. Artinya ada pemaksaan sepihak dari otoritas untuk menaikkan jumlah hasil tangkapan walaupun tidak sesuai dengan data jumlah hasil tangkapan yang aktual.
Pemungutan dan pembayaran PHP sistem kuota, pasca bayar dan pasca produksi di lihat dari harga patokan ikan sangat sulit bagi kebanyakan pengusaha perikanan: koperasi, badan usaha, industri olahan yang memiliki armada kapal. Ternyata, di lapangan dan beberapa pelabuhan perikanan mengalami kendala proses pengurusan perijinan (SIPI) dan surat lainnya sehingga banyak kapal-kapal tidak beroperasi.
Sehingga diprediksi kurang memiliki nilai ekonomi (harga dan permintaan tinggi). Penyebabnya, user fees berbasis NPV (Net Profit Value) sendiri tIdak sesuai dengan produktivitas kapal perikanan. Skema ini tidak sesuai hitungan market produksi bagi armada penangkapan dengan ukuran 500-1000 Gross Ton kapal, Net B/C > 4 Kali lipat diatas 30 Gross Ton kapal, investasi > 200 miliar, payback periode < 20 tahun, dan keuntungan > kisaran Rp1,8 miliar per tahun.
Artinya, kalau hitungan investasi modal 200 miliar, belum bisa kembali dalam jangka waktu 20 tahun. Sementara MSY Indonesia hanya berkisar 12,87 juta ton sumberdaya ikan. Ini sala satu metode menilai investasi itu untung atau tidak. Malah rugi yang di dapatkan atas kebijakan Kuota Lelang ikan KKP itu.
Kita lihat kedepan dengan penentuan Harga Patokan Ikan dan mekanisme pungutan hasil perikanan, dapat efektif dalam menentukan jumlah Resources Rent Tax (RRT) penerimaan pendapatan Negara bukan pajak.
Berbagai opsi optimalisasi dan perbaikan tata kelola PNBP tersebut, termasuk HPI – PHP yang berimplikasi pada kesejahteraan nelayan. Mestinya, Itu yang lebih utama. Tetapi, siapa yang bisa menjamin, bahwa peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan dikembalikan untuk kesejahteraan nelayan. Tentu, tak ada yang bisa jamin. Selama ini, terdapat kesalahan cara mensejahterakan nelayan melalui asuransi kesehatan dan jiwa, serta jaminan hari tua. Padahal, itu kewajiban negara memberi perlindungan dan kesejahteraan.
Evaluasi Kebijakan yang Berkeadilan
Bagi pasangan AMIN telah membaca dan mengetahui proses perubahan regulasi dalam kurun waktu setahun, ada 5 kali perubahan. Sungguh tercengang model dan cara pemerintah mengurus sektor kelautan – perikanan. Kedepan, hal ini tak boleh lagi terjadi. Harus ada kepastian hukum sebagai dasar keberlanjutan usaha distribusi hasil tangkapan nelayan.
Pasangan AMIN telah evaluasi kebijakan yang ada saat ini. Rencana penangkapan ikan terukur, yang dibatalkan (moratorium) itu sangat tidak berkeadilan. Ketimpangan terjadi dimana – mana, mulai dari regulasi yang sering berubah hingga pendekatan sangat oligarkis sekali.
Pasangan AMIN, apabila menang dalam pilpres 2024 ini, harus evaluasi sejumlah regulasi tersebut. Tentu evaluasi dan pertimbangkan jumlah produksi perikanan tangkap yang tidak sebanding dengan capaian PNBP dan PHP yang disebabkan oleh; pertama, regulasi yang memaksa bayar kewajiban PNBP maupun PHP tanpa panduan dari pemerintah. Kedua, armada penangkapan ikan skala di 30 Gross Ton kebawah masih bayar PNBP sesuai jenis dalam HPI dan PHP.
Ketiga, rumus perhitungan PNBP dan PHP belum dapat optimalkan potensi penerimaan PNBP. Keempat, implementasi operasional tata kelola HPI, PHP dan PNBP masih perlu perbaikan dan kesiapan infrastruktur pelabuhan, kapal, alat tangkap, timbangan, coldstorage, dan lainnya.
Pasangan AMIN kedepan harus kerjakan keempat tahapan evaluasi itu. Supaya harga hasil tangkapan nelayan dapat meningkat pendapatan diatas rata – rata UMP maupun UMK sehingga penuhi rasa keadilan dan kesamarataan.
Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan saat ini, bahwa regulasi tentang Harga Patokan Ikan (HPI) untuk penghitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), terdapat Re-Solusi yang dapat diambil sebagai peluang perbaikan;
Discussion about this post