Ia mengibaratkan, uji beban terhadap jembatan ini serupa dengan pengurusan surat izin mengemudi (SIM). Kendatipun seseorang sudah bisa mengemudikan kendaraan, namun harus tetap dilakukan pengujian sesuai prosedur yang berlaku.
Masih kata Dradjat, Jembatan Teluk Kendari merupakan salah satu teknologi jembatan panjang. Teknologi jembatan panjang di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1990 an yang dimulai di Barelang, Kepulauan Riau.
“Namun karena situasi politik, teknologi ini baru kembali dikembangkan pada saat sekarang ini. Jadi, secara teknologi kita memang ketinggalan,” ucap dia.
“KKJTJ merupakan lembaga yang dibentuk Menteri PUPR terdiri dari para ahli dalam praktek atau penelitian pengecekan rencana dan pelaksanaan suatu jembatan panjang. Komisi dibentuk setelah peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang roboh pada 2011 silam,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae kembali mengurai perihal sejarah pembangunan Jembatan Teluk Kendari yang diinisiasi sejak zaman Gubernur Laode Kaemoeddin. Diwujudkan di masa Gubernur Nur Alam. Dan kini dituntaskan oleh Gubernur Ali Mazi pada periode keduanya.
“Ini semua harus kita hargai. Dan insyaallah kita akan upayakan bersama dengan Gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat menghadap ke Presiden untuk minta waktu beliau meresmikan jembatan bersama dengan proyek-proyek lainnya, seperti Kendari New Port,” sebut Ridwan.
Menurut Ridwan, jalan nasional yang ada di Kendari New Port itu akan diusulkan pembangunannya. Sehingga membutuhkan dukungan dari Pemprov untuk pembuatan Amdal dan studi kelayakannya. Anggarannya diproyeksikan berkisar antara Rp 100 sampai 150 miliar.
Selain itu, pembangunan kolam retensi untuk mengendalikan banjir di Kota Kendari yang akan dibangun di Nanga-Nanga pada 11 Oktober mendatang. Ia bersama dengan anggota Komisi V lainnya akan datang ke Kendari untuk melihat langsung lokasi pembangunan kolam retensi itu. Diperkirakan anggarannya mencapai Rp 370 miliar.
“Saya minta bantuan Gubernur Sultra paling tidak untuk penyusunan Amdal-nya. Tentu dengan persetujuan DPRD. Jika kolam retensi ini selesai, diperkirakan akan mampu mengurangi banjir hingga 80 persen,” tutup politisi Golkar itu.
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post