Pertama, bahwa Jokowi sebagai kader Parpol wajar dan sah memiliki pilihan dan sikap politik termasuk soal capres. Namun sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Jokowi harus tetap netral dan tidak berpihak kepada capres manapun.
Jika akhirnya Jokowi mendukung Ganjar itu sah, kalau memilih Prabowo juga boleh. Akan tetapi Jokowi tidak dibenarkan dan dilarang menggerakkan, mengarahkan, dan menggalang dukungan pemerintah terhadap capres pilihannya.
Kedua, bahwa Jokowi menjadi presiden yang masih memiliki kekuatan dukungan riil dari rakyat baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang hingga akhir periode masih memiliki relawan. Sebagian relawan ganti baju mendukung Ganjar, sebagian lagi dukung Prabowo, sedang yang lain memilih setia dan tegak lurus menunggu petunjuk Jokowi.
Ketiga, bahwa upaya untuk menarik, melibatkan Jokowi dalam mendukung para capres menjadi bukti bahwa Jokowi lebih kuat dari parpol. Sejumlah parpol terlihat tidak percaya diri dalam mengajukan capres tanpa “menarik-narik” Jokowi dan keluarganya. Pemasangan gambar wajah Jokowi dalam baliho atau bahan lain pasti berkaitan dengan upaya menarik simpati dari pendukung Jokowi.
Keempat, bahwa para capres sama sekali tidak memiliki akar yang kuat pada basis massa, sehingga pilihannya hanya ada 2, yakni ikut dan sebangun dengan Jokowi atau antitesa Jokowi. Ide dan gagasannya pun terbatas pada keberlanjutan dan kesinambungan atau perubahan program Jokowi.
Para capres masih miskin ide, dan kering gagasan, akibatnya pertengkaran politik sama sekali tidak menarik. Rakyat belum disuguhi ide, gagasan, dan program politik yang menarik dan memberi harapan tentang Indonesia yang baru.
Kelima, bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh peran dan partisipasi rakyat yang semakin tinggi. Maka semua pihak seharusnya mendorong partisipasi rakyat untuk semakin berkualitas tanpa harus mengaitkan pilihan rakyat terhadap Jokowi. Para capres diminta untuk tidak menarik dan melibatkan Jokowi dalam mempengaruhi pilihan rakyat.
Keenam, bahwa ketidakmampuan parpol dan capres untuk segera menetapkan cawapres adalah sebagai bukti bahwa pilpres 2024 masih terkait pertarungan antara figur, bukan tentang ide, gagasan, dan program politik.
Akibatnya manuver parpol dan capres pun kosong dan kering. Dinamikanya hanya terkait potensi dukungan basis massa dan logistik dari cawapres, bukan atas dasar kesamaan ide, gagasan, dan program politik.
Kornas akan terus menyampaikan aspirasi rakyat agar Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang menghadirkan kegembiraan.(***)
Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post