“Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” jelas Jokowi saat meninjau cadangan beras pemerintah Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).
Jokowi menginstruksikan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Budi Waseso untuk menggencarkan operasi pasar, baik di berbagai retail, grosir, dan juga pasar guna menstabilkan harga beras yang masih tinggi saat ini. Dalam tinjauannya di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, Jokowi menyebut komoditas beras masih mengalami kenaikan harga.
“Tadi kita cek semuanya baik. Hanya satu, beras yang belum turun, saya sudah perintah kepada Kabulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir, Cipinang, semuanya minta berapa pun beri, tapi bayar,” ujar Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).
Solusi Jangka Pendek
Melonjaknya harga beras tersebut sebelumnya terjadi akhir tahun 2022. Kurang dari setahun, pemerintah kembali kewalahan mengendalikan harga beras. Pemerintah beralasan kenaikan harga beras global dan pengaruh el nino sebagai penyebab utama kenaikan.
Pemerintah juga selalu memberi solusi jangka pendek berupa bantuan langsung dan operasi pasar. Penyelesaian masalah jangka pendek tersebut tidak menyentuh akar persoalan di sektor pertanian dan perdagangan. Lahan pertanian yang terus berkurang, hutan yang terus ditebangi menjadi salah satu hulu persoalan yang tidak mampu dikendalikan.
Pemerintah tidak berdaya mengelola dan mengendalikan pasar yang mengakibatkan petani tetap miskin. Saat panen tiba, harga gabah turun, sementara biaya produksi tinggi. Sementara saat paceklik harga beras tinggi, daya beli petani rendah. Akhirnya banyak petani meninggalkan lahan pertanian, beralih profesi, membiarkan lahan-lahan pertaniannya tidak diurus.
Sementara itu lahan-lahan BUMN, meski banyak yang tidak produktif, tetapi tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sawah karena belum ada penugasan negara. Maka kejadian serupa akan terus berulang karena pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam sistem pengendalian pangan nasional.
Pembangunan waduk dan irigasi, terus dilakukan, sementara hutan terus ditebangi. Meski alokasi APBN terus meningkat untuk pembangunan irigasi dan waduk, namun tidak efektif karena hutan terus berkurang. Akhirnya pada musim hujan terjadi banjir, sedang pada musim kemarau, kekeringan dan kebakaran menjadi langganan. Sedang kebijakan pembangunan “food estate” yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan masih jauh panggang dari api.
Food estate sama sekali tidak menyentuh akar persoalan pangan nasional yang titik beratnya ada pada ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya sepanjang waktu.
Kemandirian Pangan
Sebagai negara agraris yang terletak di bagian tropis, maka pemerintah perlu melakukan revolusi kebijakan dan strategi pertanian. Mengembalikan pulau Jawa sebagai jawadwipa, atau pulau yang makmur akan padi harus segera dilakukan.
Discussion about this post