Dilaksanakan secara hybrid, kegiatan ini dihadiri juga peserta daring dan luring dari TPPS Provinsi Sultra dan Kota Kendari, perangkat daerah terkait stunting di Sultra dan Kota Kendari, Perwakilan BKKBN Sultra, Kanwil Agama Sultra, PKK, perguruan tinggi, ketua organisasi keagamaan, IBI, IAKMI, PERSAGI, APINDO, TVRI Sultra dan RRI Kota Kendari.
Momen tersebut menjadi wadah diskusi interaktif terkait progres capaian dan hasil rekomendasi tindak lanjut paska roadshow dan pendampingan terpadu oleh Menko PMK RI serta penyusunan tindak lanjut dari TPPS provinsi dan kabupaten/kota.
Secara daring, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam arahannya mengatakan, stunting merupakan persoalan yang ada, nyata dan berlangsung lama sehingga diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi.
Presiden dan Wakil Presiden, kata Hasto, mempunyai perhatian besar terhadap program percepatan penurunan stunting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini sebagai salah satu strategi menghadapi bonus demografi tahun 2030.
“Prevalensi stunting kita tahun 2022 masih di angka 21,6 persen. Angka ini sebetulnya sudah cukup baik jika kita bandingkan dengan prevalensi pada tahun 2018 yang berada di angka 30,8 persen,” ujar Hasto.
Dalam empat tahun terakhir, kata Hasto, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 9,2 persen. Jika dibandingkan dengan periode 2013-2018 terjadi penurunan prevalensi sebesar 6,4% dalam lima tahun. Sedang, penurunan yang terjadi pada periode 2018-2022 adalah 1,5 kali lebih cepat.
Namun demikian, Hasto menyebutkan dengan target sebesar 14 persen tahun 2024, bangsa ini masih harus menurunkan prevalensi sebesar 7,6 persen dalam waktu tersisa, yaitu 2023 dan 2024.
Discussion about this post