BI Sultra Adakan Rakor TP2DD Dorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi

PENASULTRA.ID, KENDARI - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi mengadakan rapat koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sultra. Rapat tersebut dilakukan sesuai Kepres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas dan Percepatan Digitalisasi Daerah dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Dimana dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan akuntabilitas transaksi keuangan, seluruh daerah diminta untuk melakukan elektronifikasi pada kanal pendapatan maupun belanja daerah.

Rakor ini dibuka dengan welcome speech dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BI Sultra, Doni Septadijaya dan resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra.

Doni Septadijaya mengatakan, saat ini telah terbentuk TP2DD di seluruh pemda di Sultra yang terdiri dari 17 TP2DD kabupaten kota dan satu TP2DD provinsi.

Tujuan dari dibentuknya TP2DD adalah untuk mewujudkan transparansi transaksi, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bermuara pada peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, Plh Sekprov Sultra, Suharno mengatakan, Gubernur Sultra, Ali Mazi menitip pesan agar semua yang ikut rapat bersama-sama memajukan Sultra melalui perluasan ekosistem keuangan digital di Sultra.

Puluhan Pejabat Lingkup Pemkab Asahan Dikukuhkan https://t.co/B1JfUAzxVw

— Penasultra.id (@penasultra_id) February 26, 2022 "Utamanya melalui TP2DD dengan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai utamanya dalam hal Pajak, Retribusi, dan PAD lainnya," kata Suharno, Jumat 25 Februari 2022.

Ditempat yang sama, Kasubdirektorat Pendapatan Daerah Kemendagri selaku narasumber dapar rapat, An An Andri Hikmat mengatakan, potensi peningkatan PAD melalui elektronifikasi kanal pembayaran pajak, retribusi dan PAD lainnya cukup tinggi.

Namun, sebelumnya terdapat lima hal yang harus dimiliki pemda dalam mendukung keberhasilan elektronifikasi di daerah, yaitu, regulasi, komitmen, konsistensi, sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana.

"Perluasan elektronifikasi kanal pembayaran untuk pajak, retribusi, dan PAD lainnya akan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah," ujar Andri.

Menurutnya, melalui elektronifikasi pembayaran, masyarakat jauh lebih dimudahkan dalam membayar retribusi maupun pajak serta dari sisi pemda dapat lebih meningkatkan akuntabilitas keuangan pemda.

"Kami harap, rapat koordinasi ini dapat memberikan leverage untuk mendorong inovasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemda atau ETP di masing-masing daerah," Andri memungkas. Penulis: Yeni Marinda