PENASULTRA.ID, HARARE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi praktik baik tentang Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi dalam pertemuan dewan tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD) dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan bidang kependudukan dan pembangunan yang digelar di Zimbabwe.
Keberhasilan Program KB berpengaruh terhadap perubahan positif demografi Indonesia, terutama penurunan tingkat kesuburan secara nasional secara signifikan, yang ditandai dengan penurunan TFR (total fertility rate) sebesar 2,1 anak per perempuan.
Indonesia telah mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam strategi ekonomi dan pembangunan, mempercepat laju pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang diwakili Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso pada Senin 9 Oktober 2023 waktu Zimbabwe.
International Inter-Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation in Population and Development: A High-Level Consultation Leading up to ICPD30 digelar pada 8-11 Oktober 2023 di The Elephant Hills Hotel and Resort, Victoria Falls, Zimbabwe.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen berkelanjutan Indonesia, sebagai salah satu pendiri PPD (Partners in Population and Development), dalam meningkatkan dan mempromosikan peran di tingkat nasional, regional, dan global untuk meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kependudukan, dan pembangunan. Pemerintah Indonesia melalui BKKBN mempunyai komitmen yang kuat dan telah berkontribusi terhadap program Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan sejak lama,” kata Hasto Wardoyo dalam sambutan yang dibacakan Sukaryo Teguh Santoso.
Oleh sebab itu, Indonesia berbagi kasus uniknya melalui berbagi praktik terbaik mengenai program KB dan kesehatan reproduksi dan menarik kunjungan praktisi dari luar negeri sejak 1980-an.
Indonesia mencatat lebih dari 5.200 pengunjung dari 114 negara di Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, negara maju, dan perwakilan lembaga internasional.
“Di tengah salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita, Indonesia percaya bahwa implementasi Program Aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan secara penuh dan efektif sangatlah penting. Indonesia telah berkomitmen mempercepat kemajuan kita dalam masalah ini,” lanjutnya.
Disebutkan juga bahwa Indonesia telah meluncurkan serangkaian kerangka hukum terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
“Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, Pemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat,” kata Hasto.
Discussion about this post