PENASULTRA.ID, SEMARANG – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar kegiatan pelaporan pelaksanaan promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui SIGA dan SMART yang digelar di salah satu hotel di Kota Semarang, Rabu, 6 Desember 2022.
Kegiatan ini merupakan evaluasi terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting, yang dihadiri para pengelola program diantaranya kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah, khususnya bidang keluarga sejahtera.
Kepala Perwakilan BKKBN Jateng drg. Widwiono, M. Kes, mencatat ada beberapa evaluasi yang harus diperbaiki untuk tahun depan oleh para pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pertama adalah berkaitan dengan serapan anggaran yang masih belum maksimal.
“Terkait serapan anggaran yang masih banyak terjadi ketimpangan. Ada (daerah) yang sudah 97 persen, tapi ada juga yang masih 20 persen. Sekali lagi, sampaikan saja apa kendala atau kesulitannya,” kata Widwiono.
Dia pun memberikan strategi yang dapat diterapkan di tahun depan agar penyerapan anggaran dapat maksimal yaitu dengan melibatkan mitra kerja program, seperti PKK, TNI, Polri dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Widwiono menjelaskan, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian jika anggaran yang sudah digelontorkan kepada daerah tidak terserap secara maksimal, berupa pengurangan anggaran di tahun berikutnya.
“Awal tahun depan, tahun 2023, saya akan mengawali fokus ke daerah-daerah yang ada di zona merah dalam pelaksanaan program, dan bertahap nanti ke daerah zona dibawahnya,” jelasnya.
Berikutnya, Widwiono juga mengevaluasi program New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang masih sangat minim di wilayahnya. Belum maksimalnya implementasi New SIGA ini menurutnya sedikit banyak mempengaruhi dalam penyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Berbicara tentang SIGA, maka kita bicara tentang proses pencatatan pelaporan, kalau saya amati perjalanannya di Jawa Tengah cukup bagus dibanding provinsi lain, cakupannya sudah 40 persen. lebih, meskipun menurut saya itu belum maksimal,” ungkapnya.
Namun, dia memahami kondisi tersebut mengingat sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem sebelumnya, dimana cukup banyak tambahan variabel baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
Widwiono pun sangat terbuka menerima saran, masukan serta keluh kesah para pengelola program terkait implementasi sistem tersebut dan tentunya akan diteruskan kepada BKKBN Pusat sebagai pemegang kebijakan.
Lebih teknis, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Dra. Herlin Is Ambarwati, MM menyampaikan capaian terkini pelaksanaan Program Bangga Kencana yang menjadi Program Prioritas Nasional (Pro PN) masing-masing daerah.
Discussion about this post