Ia berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait dan menjadi momentum baru dalam upaya menekan angka stunting di Buteng.
“Stunting tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi harus keroyokan melalui kolaborasi yang sinergi antara instansi, pemda, utamanya peran kades, TNI Polri, sektor swasta dan masyarakat. Kami yakin dengan saling sinergi kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buteng,” ujar Constantinus Bukide.
Sementara itu, Koordinator Program Manager Satgas Stunting Sultra, Adi Supriyatno mengatakan, pengukuran serentak di Posyandu/Puskesmas menggunakan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) yang menjadi data basis pengukuran angka prevalensi stunting.
Pada Juni 2024 ini akan diadakan pengukuran serentak EPPGMB dengan harapan nilai dancapaian peserta dalam hal ini Ibu hamil dan baduta dan cakupan pelaporan mencapai 100 persen.
“Agar perhitungan angka prevalensi stunting dapat lebih valid dan akurat. Jika tidak terlaksana dimungkinkan pengukuran angka stunting kembali menggunakan survey SKI, dimana seperti yang diketahui dari hasil survei SKI di 2023, Sultra menunjukkan kenaikan angka prevalensi stunting,” beber Adi.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buteng ini turut menghadirkan empat pemateri, yakni dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buteng.
Discussion about this post