BKKBN Sultra Gencar Advokasi Kabupaten yang Belum Susun GDPK

PENASULTRA.ID, MUNA - Tim Kerja Pengendalian Penduduk (Dalduk) Bagian Parameter Kependudukan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerilya melakukan advokasi ke beberapa kabupaten yang sampai saat ini belum menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan(GDPK)-nya. Diantaranya di dua kabupaten di Pulau Muna, yakni Kabupaten Muna pada 12 Agustus 2024 dan Kabupaten Muna Barat (Mubar) pada 13 Agustus 2024. Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Kehumasan (Halakiemas) BKKBN Sultra, Mustakim mengatakan, GDPK yang akan disusun menjadi dokumen wajib yang harus ada di semua kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. GDPK 5 pilar sesuai Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Kelima pilar tersebut adalah pilar kuantitas penduduk, pilar kualitas penduduk, pilar mobilitas atau persebaran penduduk, pilar pembangunan keluarga, dan pilar administrasi dan data kependudukan. Dalam kegiatan tersebut Mustakim lebih menekankan pada unsur advokasi kepada seluruh peserta yang mewakili unsur pimpinannya dari berbagai sektor terkait, agar nantinya mendukung kegiatan penyusunan GDPK ini. "Kami mohon bantuan bapak dan ibu kiranya dapat membantu dan siap menjadi anggota tim penyusun GDPK Muna, jika nanti anggaran GDPK sudah muncul di salah satu institusi Pemkab Muna. Apakah nanti anggaran tersebut muncul di Bappeda, DPPKB atau Dinas/Badan Lalitbang," kata Mustakim. Beberapa sektor yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas PPKB Muna. "Sebenarnya kegiatan serupa ini sudah kami lakukan hampir tiap tahun di kabupaten ini, hanya mungkin belum disahuti serius sehingga sampai saat ini belum siap menganggarkan untuk penyusunan GDPK atau ada alasan lain kami juga belum tahu," beber Mustakim. Menanggapi kesangsian tersebut, Sekretaris Dinas PPKB di dukung Sartina Kepala Seksi Bidang Kependudukannya membenarkan bahwa kondisi anggaran yang minimlah yang membuat GDPK Kabupaten Muna sampai saat ini belum bisa disusun. "Tahun ini seharusnya sudah ada anggarannya namun nampaknya juga belum terakomodir dengan alasan yang sama karena tahun ini masih mau ada pilkada langsung. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dianggarkan," Sartina memungkas. Penulis: Mustakim Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=OO0hgP4hwFI

No Result