BKKBN Sultra Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting

PENASULTRA.ID, KENDARI – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rekonsiliasi data keluarga berisiko stunting tingkat provinsi, Selasa 1 November 2022. Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar ini diikuti oleh para pengelola program dan operator data dari seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Asmar menyampaikan bahwa saat ini pelaksanaan Program Bangga Kencana penuh tantangan, sehingga diperlukan kemitraan yang kuat agar dapat mendukung sasaran program yang telah ditentukan. "Maka selaku pimpinan kami harapkan kepada seluruh jajaran, mitra kerja dan stakeholder terkait untuk saling terbuka dalam menjalin kemitraan," ujarnya. "Pertemuan ini sangat penting dalam upaya melakukan sinergitas pengelolaan Program Bangga Kencana khususnya penyediaan data keluarga berisiko stunting yang akurat dan termutakhirkan," tambah Asmar lagi. Menurut Asmar, komitmen pemerintah melalui kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi program yang memadai, akurat dan terpercaya. Olehnya itu, kata dia, data merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kelima kegiatan prioritas dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. "Pendampingan keluarga berisiko stunting dan calon pengantin/calon pasangan usia subur membutuhkan data sasaran by name by address agar dapat mendampingi sasaran dengan tepat dan memastikan bahwa seluruh sasaran terdampingi," tekan Asmar. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Sultra, Agus Salim turut pula menambahkan. Kata dia, penyediaan data keluarga berisiko stunting menjadi krusial sebagai salah satu kegiatan prioritas di dalam rencana aksi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. “Data keluarga berisiko stunting dibutuhkan sebagai data operasional untuk melakukan pendampingan, intervensi maupun komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, ibu bersalin dan pasca persalinan, serta anak usia 0-59 bulan yang akan dilakukan oleh tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan," beber Agus. Agus menyebut, pendataan keluarga memetakan 254.546 dari 604.791 kepala keluarga yang berhasil didata teridentifikasi sebagai keluarga dengan risiko stunting. Namun, untuk menjamin data sasaran keluarga berisiko stunting yang valid, akurat dan termutakhirkan, maka data tersebut perlu dilakukan verifikasi dan validasi dengan cara membandingkan kondisi keluarga sasaran pada saat pendataan dengan kondisi terkini di lapangan dan kemudian dilakukan rekonsiliasi/pencocokan dan penyesuaian di berbagai tingkatan wilayah. "Hal ini perlu dilakukan untuk kebutuhan penajaman sasaran dan intervensi program dalam rangka penurunan keluarga berisiko stunting maupun kasus stunting melalui ketersediaan data sasaran yang tepat," ujar Agus. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/ni2efcjhwLc

No Result