BPOM Kendari Didemo Soal Sita Kosmetik Tanpa Prosedural Hukum

PENASULTRA.ID, KENDARI - Ratusan warga Kota Kendari melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari pada Kamis 15 Juni 2023. Aksi tersebut sebagai protes tindakan BPOM Kendari yang diduga sewenang-wenang melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya dari salah satu pengusaha produk kecantikan di Kota Kendari tanpa prosedural hukum yang jelas. Di mana saat melakukan intensifikasi di lapangan, BPOM Kendari justru langsung menyita dan melakukan pemusnahan terhadap kosmetik tanpa memberikan teguran dan edukasi terlebih dahulu sebagai bentuk peringatan. Kuasa Hukum korban penyitaan BPOM, Dr. (Hc) Supriadi mengatakan, tindakan BPOM dinilai keliru, sebab bila ada temuan seperti demikian harusnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu agar pemilik kosmetik dapat mengetahui bahan yang digunakan dalam produknya menggunakan bahan berbahaya. "Kita cuman mempertegas dan minta kepastian hukum saja bagi pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Sultra, dalam hal ini tindakan BPOM Kendari karena jabatannya, didalam surat tugasnya itu dijelaskan bahwa mereka ini melakukan intensifikasi, baru pemeriksaan," kata Supriadi. "Kalau bicara pemeriksaan, BPOM baru melakukan pembinaan atau teguran, ketika ada produk kalian tidak paham ini berbahaya atau tidak, jangan dilakukan dan lain sebagainya. Terus lakukan teguran, tiga kali berturut-turut tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan dan pemusnahan," ujar Supriadi. Menurutnya, bila merujuk pada pasal 7 ayat (2) KUHP dalam melakukan penyitaan dan pemusnahan harus ada izin dari Ketua Pengadilan, kemudian di pasal 1 ayat (17) dikatakan harus berkoordinasi dengan pihak Polri. Namun yang disayangkan pihak BPOM Kendari melakukan penyitaan dan pemusnahan dari salah satu korban produk Kecantikan di Kendari diduga dilakukan secara sepihak atau tidak sesuai prosedural hukum. "Nah, pertanyaannya sekarang, proses penyitaan, bahkan sampai pemusnahan yang dilakukan, BPOM belum tahu ini kandungan berbahaya atau tidak?. Yang kedua, kenapa tidak berkoordinasi dengan rekan-rekan Polda, dan mana izinmu dari Pengadilan," Supriadi menambahkan. Olehnya itu, dari kejadian ini akan dilanjuti ke perkara hukum sebagai bentuk dugaan perampasan dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap para pengusaha lokal. Sebab bila hal ini tidak respon yang ditakutkan akan ada korban-korban lain selanjutnya yang dapat mematikan usaha di Kota Kendari. "Kasihan kita ini pengusaha-pengusaha kecil, modal kecil, tidak tahu produk mereka berbahaya atau tidak, langsung seenaknya disita, kan begitu. Ini sama saja dimatikan pengusaha lokal yang ada di Sultra, jelas bertentangan dengan UUD di pasal 23 ayat (2) setiap warga negara Indonesia menerima dan mendapatkan pekerjaan," kata Supriadi. Sementara itu, Kepala BPOM Kendari, Riyanto saat menemui massa aksi menyampaikan permohonan maafnya bila terdapat kekurangan maupun ketidak sesuaian dalam proses pengawasan BPOM terhadap produk di Sultra, serta berjanji akan mengevaluasi dan memeriksa kinerja petugasnya di lapangan. "Saya sampaikan, sekali lagi, jadi permintaan maaf, yang sudah kami periksa, misalnya, ada yang kurang sesuai. Dan kemudian, petugas kami akan kami evaluasi, dan kita periksa dengan kinerjanya di lapangan. Saya kira sangat jelas, terima kasih sudah datang di Kantor BPOM Kendari," Riyanto memungkas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, BPOM Kendari telah melakukan pemeriksaan dan dari hasil data BPOM Kendari ditemukannya ada beberapa produk yang tidak memenuhi ketentuan. Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/XxTjYbiE4Zs

No Result