Menurutnya, hasil musyawarah khusus desa, diputuskan dengan penuh pertimbangan peserta rapat yang hadir seperti, dari unsur pemerintah kecamatan Rarowatu, aparat desa, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga desa setempat.
“Kiranya hal ini bisa direspon positif pemerintah daerah, jika hal ini tetap dibiarkan tentu resiko akan berdampak bagi masyarakat desa Watukalangkari. Dimana ADD maupun DD tahap I 2021 terancam hangus,” bebernya.
Hingga berita ini ditayangkan, surat usulan pemberhentian sementara jabatan kepala desa Watukalangkari belum diterima pihak bupati Bombana atau Dinas PMD.
“Belum ada. Kami belum menerima suratnya,” singkat salah satu pegawai DPMD, Maswar, Kamis 1 April 2021.
Penulis: Zulkanain
Editor: Bas
Page 2 of 2
Discussion about this post