PENASULTRAID, BUTON SELATAN – Bupati Buton Selatan (Busel), Adios menuai sorotan publik usai tersebar unggahan foto dirinya bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut sangat tidak etis karena dianggap sebagai upaya pamer kekuatan di tengah maraknya kasus dugaan mafia proyek yang semakin mengakar di wilayah Busel, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pertanyaan pun bermunculan, apakah gestur tersebut sebatas silaturahmi biasa, atau justru sinyal bahwa Bupati Adios tengah mencari perlindungan dari aparat penegak hukum?
Beberapa laporan mengungkap bahwa praktik kotor dalam pengelolaan proyek di Busel berlangsung sistematis. Skema tersebut disebut melibatkan kontraktor, pejabat dinas, hingga aktor luar daerah yang diduga mendapat perlindungan politik.
Mencuat dua nama sosok berinisial NAS dan ID kerap disebut sebagai “pengatur proyek” dengan memanfaatkan posisi kepala dinas dan kedekatan dengan Bupati Adios.
Kasus proyek rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Batu Atas dengan anggaran Rp1,45 miliar menjadi contoh nyata buruknya pengelolaan. Hasil pekerjaan dinilai asal-asalan dan hanya sebatas tambal sulam, bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Busel, Dodi Hasri secara terbuka menyatakan kekecewaannya.
Dugaan kongkalikong juga menyeret Unit Layanan Pengadaan (ULP) Busel. Menurut laporan Masyarakat Anti Rekayasa (MAR), terindikasi ada arahan langsung dari Bupati Adios kepada Pokja ULP untuk menggugurkan perusahaan dengan peringkat pertama demi memenangkan perusahaan titipan.
“Kalau pemenang sah digugurkan dengan alasan tidak objektif, jelas ada rekayasa. Itu bukan sekadar pelanggaran etika, tapi perbuatan melawan hukum. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 jelas melarang persekongkolan dalam tender,” tegas Koordinator MAR, Ramadhan melalui keterangannya dari Jakarta, Jumat 12 September 2025.
Ramadhan mengingatkan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang ini bisa masuk ranah tindak pidana korupsi.
Discussion about this post