Bupati Darwin Ungkap Adanya Kebocoran Anggaran TPP ASN di Mubar

PENASULTRA.ID MUNA BARAT - Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin mengungkapkan bahwa telah terjadi kebocoran anggaran dalam alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar. Menurut Darwin, kebocoran anggaran itu disebabkan masih banyaknya ASN yang menerima TPP, akan tetapi tidak disiplin dalam menjalankan tugas sehingga kinerjanya pun tidak maksimal. "Mohon maaf bapak ibu sekalian sejak berlakunya TPP ini sampai sekarang kita banyak kebocoran anggaran, kebocorannya di mana? Bapak ibu terlambat, tidak hadir tetap mendapatkan TPP. Jadi kita tidak sadar bahwa kita selama ini sudah korupsi sebenarnya," tegas Darwin dalam sambutannya di acara launching daftar hadir elektronik ASN, Senin 24 Maret 2025. "Datang terlambat dan tidak hadir tetap terima TPP full. TPP di perusahaan berdasarkan pengalaman saya adalah bonus, kalau produksinya meningkat, disiplinnya bagus, maka kita berhak mendapatkan bonus," tambahnya. Dikesempatan itu, Darwin juga menegaskan, pemberian bonus atau TPP bagi ASN seyogyanya diberikan berdasarkan kedisplinan dan kinerja yang baik. Jika disiplin dan kinerja baik, maka wajib diberikan penghargaan (reward) yang setimpal oleh pemerintah daerah (Pemda). "Tetapi jika bapak ibu sekalian tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak disiplin, maka wajib mendapatkan punishment alias pemotongan yang diberikan oleh pemerintah daerah," ujar Darwin. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mubar itu mengungkapkan, punishment (pemotongan) TPP ASN 'bandel' itu nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan di Mubar. "Lumayan kalau bisa kita potong sekitar Rp5 miliar di bulan Januari dan Februari kemarin. Uang itu kita pake beli pupuk, beli bibit kita berikan kepada petani. Saya hanya punya tanggung jawab bagaimana supaya Muna Barat ini bisa menjadi lebih baik," timpal Darwin. Darwin menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menerapkan pemotongan TPP ASN malas di lingkup Mubar. Ini semua dilakukannya demi tujuan memaksimalkan kedisplinan dan kinerja aparatur sipil di Bumi Laworo. Menurut Darwin, kedisplinan serta kinerja ASN ini telah diatur oleh regulasi dan yang ada. Regulasi itu mengacu pada peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Nomor 900- 4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, Darwin menginstruksikan tim khusus TPP untuk mengkaji dan segera merevisi peraturan bupati (Perbup) tentang TPP. "Jika tidak hadir tiga hari berturut-turut tanpa ada keterangan, maka tidak memenuhi syarat untuk terima TPP pada bulan berjalan. Ini punishment-nya pak. Jadi tiga hari tidak datang berturut-turut wajib hilang itu TPP-nya, antara memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu nanti dikaji sebelum berlaku," tegasnya. Darwin juga mencontohkan, kalau lima hari akumulatif dalam satu bulan tidak hadir tanpa keterangan, maka tidak memenuhi syarat untuk terima TPP. "Itu coba dikaji, kalau itu memungkinkan segera ditetapkan dan kemudian dijalankan terhitung mulai 8 April 2025. Mohon maaf ini bukan untuk pribadi saya, semua kita lakukan untuk kepentingan masyarakat dan untuk memperbaiki Kabupaten Muna Barat agar lebih baik," pungkas Darwin. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/8SrHOHZaDOQ?si=I4zBJXLy5iXMK9I6

Bupati Darwin Ungkap Adanya Kebocoran Anggaran TPP ASN di Mubar

Baca Juga

Mudik Nyaman Tanpa Drama: Simak Tips Cerdas untuk Perjalanan Santai dan Aman

Gubernur Sultra Resmi Lepas Mudik Gratis Bersama ASR

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner