Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat itu juga mengingatkan bahwa program Kampung KB adalah program jamaah atau program bersama seluruh lintas sektor.
“Sehingga dalam penggarapan Kampung KB ini tentunya BKKBN atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak bisa jalan sendiri,” kata Mustakim.
Mantan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sultra itu lantas mengilustrasikan jika di Kampung KB jalanannya jeblok dan belum diaspal, tentu saja yang bisa mengaspal jalan adalah Dinas PUPR, karena BKKBN tidak punya aspal, tapi cuma punya kondom, pil KB, implant dan alat kontrasepsi lainnya.
“Begitu juga jika di kampung atau desa yang menjadi Kampung KB tingkat pendidikannya rendah maka Dinas Pendidikan atau Kemenag yang punya Madrasah juga turut memperhatikan Kampung KB tersebut dan sebagainya,” beber Mustakim.
Discussion about this post