Cukup Informatif, Sultra Naik Dua Peringkat Predikat Keterbukaan Informasi Publik

PENASULTRA.ID, KENDARI - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil naik dua peringkat menjadi badan publik berkategori "cukup informatif" setelah 2020 lalu berada di kategori "tidak informatif" berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Predikat itu diumumkan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah 2021 yang digelar KIP secara virtual dengan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa 26 Oktober 2021. Dimana Sultra berhasil memperoleh nilai 75,41 dari tahun sebelumnya hanya 17,76. Penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh KIP dilakukan pada tujuh kualifikasi badan publik, yakni perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, lembaga non struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, kementerian, dan partai politik. Penilaian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Ketua KIP Gede Narayana mengatakan, pada 2021, KIP melakukan monev kepada 337 badan publik (BP). Hal ini mengalami penurunan dibanding 2020 yang melakukan monev kepada 348 BP. "Ini dikarenakan adanya pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara beberapa BUMN 2020 terdapat 107 BP menjadi 101 BP pada 2021. Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2020 terdapat 45 BP menjadi 41 BP pada 2021, serta Lembaga Non Struktural 2020 terdapat 34 menjadi 33 BP pada 2021," kata Gede Narayana. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CViZUPIvueM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Tambah Gede, terdapat lima peringkat hasil penilaian keterbukaan informasi badan publik, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Untuk kualifikasi BP pemerintah provinsi, proses monev keterbukaan informasi publik 2021 mulai dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra sebagai stakeholder utama dalam menyiapkan bahan-bahan penilaian, mulai dari dokumen BP hingga penyiapan bahan presentasi dalam bentuk video pendek. "Sekalipun Dinas Kominfo merupakan stakeholder utama dalam kegiatan monev keterbukaan informasi badan publik ini, namun data, dokumen, serta informasi bersumber dari seluruh instansi terkait di Pemerintah Provinsi Sultra," ujar dia. Kepala Dinas Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah berpartisipasi dan membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses monev dilaksanakan. "Kami juga menyampaikan terima kasih kepada bapak gubernur dan wakil gubernur bersama Ibu Sekretaris Daerah Sultra yang terus mendukung dan mengarahkan sehingga predikat kita menjadi lebih baik di tahun ini," ujar Ridwan Badallah. Kendatipun demikian, tambah Ridwan, disadari bahwa predikat “cukup informatif” masih perlu ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, ia akan bekerja keras agar hal-hal yang menjadi tolok ukur keterbukaan informasi publik terus diupayakan semakin lebih baik. Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/km1oIaPv7hw

No Result