Keempat, bahwa hingga saat ini belum ada satu bakal calon presiden (bacapres) yang menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya kepada publik. Semua bacapres masih “normatif” sekedar menyampaikan himbauan, saran agar pendukungnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghindari hoaks dan ujaran kebencian.
Semua bacapres berusaha menghindari “pertengkaran politik”. Padahal pertengkaran politik sebuah keniscayaan dalam kontestasi demokrasi. Akibatnya rumor, gosip, dan kabar burung yang disampaikan lewat cuitan oleh Denny akhirnya menjadi bahan perbincangan di ruang publik. Sebab ruang yang seharusnya diisi oleh pertengkaran ide, gagasan, dan program politik dibiarkan kering dan kosong oleh bacapres dan Parpol.
Kelima, bahwa meski sudah jauh hari diumumkan sebagai bacapres, hingga saat ini para kandidat belum mampu memutuskan bakal calon wakil presiden (bacawapres) masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun bacapres yang kuat. Kubu pemerintah pasrah menanti pilihan dan dukungan akhir Jokowi, sedang kubu lainnya gelisah menebak satu nama yang ada di kantong ARB.
Kelemahan para bacapres akan membuat penentuan cawapres alot, panjang, dan akan saling menunggu. Saat ini justru posisi bacawapres makin strategis karena sebagai penentu kemenangan. Akibatnya Pilpres 2024 akan sangat tergantung pada figur capres dan cawapres.
Terkait narasi keberlanjutan dan kesinambungan versus narasi perubahan hingga saat ini masih dalam bentuk proposal kosong, belum jelas, dan bahkan tim perumus dan penyusunnya belum dibentuk.
Keenam, bahwa tidak ada satu Parpol pun yang memiliki proposal tentang Pilpres yang disusun sebelum kontestasi. Ide, gagasan, dan program politik dalam bentuk proposal, baru akan disusun setelah pasangan capres dan cawapres terbentuk.
Akibatnya ide, gagasan, dan program politik yang dituangkan dan disajikan kemudian pun dalam bentuk visi, misi, dan program politik Paslon, tidak akan menyentuh akar persoalan. Proposal hanya akan menangkap fenomena, bukan potret realitas. Sehingga ide besar seperti yang pernah disampakan Jokowi di Pilpres 2014, yakni Revolusi Mental dan Indonesia Poros Maritim Dunia tidak dapat berjalan optimal.
Ketujuh, bahwa Dewan Pers baru saja mengingatkan seluruh insan pers untuk menjalankan perannya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Pers diharuskan mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu atau pemilik modal. Informasi yang disampaikan harus akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik. Berita yang disajikan harus aktual, tidak dilebih-lebihkan, dan dikurangi.
Himbauan Dewan Pers tersebut diharapkan mendorong pers agar tidak lebih tertarik pada “kulit dan bentuk”, tetapi pada “isi”. Pers sejatinya lebih tertarik memberitakan materi pertemuan Puan Maharani dan AHY menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat dibanding kebutuhan dan kepentingan kekuasaan politik keluarga besar Megawati dan SBY.
Lebih tertarik mengejar konsepsi-konsepsi kebangsaan dibanding sekedar membahas rasa bubur ayam, warna baju yang digunakan dan relasi “kakak-adik” atau “mbak-mas”.
Kornas mengajak semua elemen dan komponen bangsa untuk terus mendorong Parpol berubah. Parpol harus terus dipaksa agar berbenah menghadapi tantangan zaman. Parpol diharapkan jangan eksklusif, anti kritik, dan merasa paling benar dan paling diterima rakyat hanya karena pernah menang di Pemilu sebelumnya.
Kornas meminta para tokoh politik agar menghadirkan dinamika politik yang berkualitas. Mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan. Pemilu 2024 harus menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, dan berkualitas.(***)
Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post