Demokrat Sultra Minta Abdul Azis Didefinitifkan Jadi Bupati Koltim

PENASULTRA.ID, KOLAKA TIMUR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Timur (Koltim) segera menggelar rapat paripurna terkait pendefinitifan Abdul Azis sebagai Bupati Koltim masa jabatan 2023-2024. "Juga pengisian jabatan Wakil Bupati Koltim yang masih dijabat Abdul Azis," kata Ketua DPD Demokrat Sultra, Muh. Endang SA, Minggu 30 April 2023. Menurutnya, desakan itu dilakukan karena kasus yang menimpa Bupati Koltim non-aktif, Andi Meriya Nur telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Berdasarkan data yang diperoleh Partai Demokrat Sultra, dari dua kasus yang melilit Mery, satu diantaranya yaitu kasus berkenaan dengan suap PEN telah inkrah ditingkat Mahkamah Agung (MA) RI. Sebagaimana yang termaksud dalam putusan MA Nomor 523_K/Pid.Sus/2023 tanggal 7 Februari 2023, dalam putusannya Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Suhadi dengan anggota H. Dwiarso Budhi Santiarto dan Yuliansih Sibarani menolak kasasi yang diajukan. “Sehingga kalau tidak salah bu Mery dikuatkan hukumannya tiga tahun penjara," ujar Endang. Dengan berkekuatan hukum tetapnya vonis terhadap Mery, kata Endang, maka DPRD harusnya segera melakukan proses pendefinitifan Azis sebagai Bupati Kotim dan memproses penggantian Azis sebagai Wakil Bupati Koltim. “Sehingga Kolaka Timur segera bisa punya pasangan bupati dan wakil bupati definitif," Endang menambahkan. Bakal Caleg DPR RI ini mengatakan, penetapan Azis sebagai Bupati Koltim definitif akan memberi kewenangan dan kesempatan bagi Azis untuk mengimplementasikan visi-misi yang telah disampaikannya dihadapan sidang paripurna DPRD Koltim. “Ia akan bisa lebih percaya diri menata pegawai, keuangan dan pembangunan di Koltim. Karena ia sudah jadi bupati dengan kuasa dan kewenangan penuh," kata Endang. Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini mengingatkan apabila DPRD Koltim lamban memproses pendefinifan Azis dan pengisian jabatan wakil bupati maka akan berdampak pada pelayanan publik dan Koltim terancam tidak memiliki wakil bupati. "Karena PP Nomor 12/2018 membatasi pengisian jabatan kepala/wakil kepala daerah hanya bisa dilaksanakan apabila masa jabatannya tersisa lebih dari 18 bulan," ujar Endang. Ia juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi-Lukman Abunawas serta DPRD Sultra untuk turut mendesak DPRD Koltim agar segera melaksanakan pendefinitifan Azis dan pengisian jabatan wakil bupati. Ali Mazi, kata Endang, harusnya mementingkan urusan seperti ini dari pada sekedar keliling bagi-bagi BLT dan melantik kepala sekolah. Tugas yang masih bisa diwakilkan kepada anak buahnya. Diakhir penjelasannya, Endang menyatakan sebagai salah satu anggota koalisi pengusung Samsul-Mery yang mempunyai hak mengajukan bakal Calon Bupati, Partai Demokrat sudah menyiapkan kadernya untuk mengisi jabatan dimaksud. “Kami sudah menyiapkan satu orang kader terbaik disana untuk jadi calon wabup, dan saya dengar PDIP juga sudah siap. Tinggal PAN dan Gerindra saja," Endang memungkas. Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/7tqpDzWfwUM

No Result