Dewan Pers Minta Kepala Daerah tidak Bermitra dengan Media Ilegal

PENASULTRA.ID, KENDARI - Dewan Pers saat ini telah menjalin kemitraan dengan sejumlah daerah di tanah air. Kepada setiap Kepala Daerah dan Kepala Dinas, Dewan Pers mengingatkan untuk tidak bermitra dengan media ilegal, media yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) yang belum memiliki kompetensi utama, sementara medianya juga belum terverifikasi. "Banyak sekali media ilegal saat ini dan wartawannya leluasa menjaring iklan dari sejumlah pimpinan daerah. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan kecemburuan sosial serta iklim kerja yang tidak sehat," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kemerdekaan Pers 2019 di Hotel Horison, Kendari, Rabu 20 November 2019. Acara yang dimoderatori Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sarjono itu juga menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Kadis Kominfo Sultra, Kabid Humas Polda Sultra dan Sri S dari Bappenas. Menurut Hendry Ch Bangun, tidak masalah jika ada daerah yang bermitra dengan media ilegal. Mau memberi iklan atau advetorial ke media ilegal itu juga tidak problem. Tetapi nanti akan menjadi persoalan yang rumit jika instansi pemeriksa seperti BPKP melakukan pemeriksaan, karena uang iklan yang pernah disalurkan ke media ilegal akan dikategorikan korupsi dan harus dikembalikan. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTCnBiQp4Ui/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Contoh kasus ini sudah ada dan uang yang terlanjur diterima harus dikembalikan. "Karena itu jangan ambil risiko, jauhi saja media ilegal itu," sambung Hendry. Agar semua media di tanah air akan menjadi media legal, Hendry Ch Bangun menjelaskan sejak Agustus lalu Dewan Pers sudah memberlakukan peraturan seragam, yakni media harus dilengkapi surat-surat resmi menyangkut adanya pengakuan dari Depnaker, memiliki jaminan sosial kesehatan (BPJS) untuk karyawan, memiliki slip gaji untuk karyawan dan Pemred-nya juga harus memiliki kualifikasi kompetensi utama. Kepala Dinas Kominfo Sultra, Saifullah juga sependapat dengan Dewan Pers. Karena itu, katanya, Pemprov Sultra hanya akan menjalin kemitraan dengan media legal. Peraturan baru Dewan Pers itu sudah berlaku. Di ujung November ini ada beberapa media yang sedang mengurus surat-surat resmi namun masih antre lolos penilaian tahap akhir. Hendry menegaskan Dewan Pers tidak sedang main-main dalam hal ini. Oleh karena itu setiap media yang ingin menjadi media profesional harus serius menjadikan medianya sebagai media panutan. Penulis: Ami Herman Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/ZLbfS9Vu0qw

No Result