Di Rakernas PDIP, Megawati Isyaratkan Sikap Oposisi?

Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo menilai pidato Megawati dalam pembukaan Rakernas PDIP mengisyaratkan sikap oposisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu terindikasi dengan berulangnya Megawati menyebut makna “check and balance” dalam pidatonya. Terlebih Megawati juga menyinggung soal pemerintahan populis otoritarian.

“Dari dua indikasi awal sudah menunjukan arah politik secara simbolis PDIP mau ke oposisi. Cuma yang perlu kita lihat adalah sikap kolektif. Apakah pernyataan personal dari ibu ketum akan menjadi sikap kolektif partai, karena di sini dinamika masih berkembang,” ujarnya.

Sebagai partai pemenang legislatif, kata Wasisto, PDIP akan memainkan peran penting untuk bisa menjadi menjadi kekuatan pengontrol pemerintah. Artinya dengan adanya modal “kursi” yang banyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini, itu akan menjadi kekuatan politik bagi PDIP untuk bisa memainkan peran sebagai oposisi.

Namun masalahnya, kita dia, bagaimana bentuk sinergi yang bisa dimainkan PDIP dengan PKS.

“Karena kita tahu bahwa dua partai ini selama 10 tahun ini berada di dua level berbeda. PDIP 10 tahun berkuasa. PKS 10 tahun berada di luar pemerintahan. Artinya untuk mengharmoniskan pandangan kedua partai untuk 2024-2029 yang juga menjadi PR berikutnya sebenarnya,” jelasnya.

Merujuk hasil konversi suara pada Pemilu 2024 ke kursi DPR, empat parpol pendukung Prabowo-Gibran (Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional) menguasai 280 dari 580 kursi atau sekitar 48,27 persen. Namun pasca pemilihan presiden lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem mengaku siap bekerja sama dengan pemerintahan mendatang.

Jika keduanya kelak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, bakal ada tambahan sokongan dari 137 kursi DPR yang diperoleh PKB dan Nasdem pada pemilu lalu. Tambahan itu membuat pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis bakal disokong oleh mayoritas anggota DPR.

Di luar keenam partai tersebut, tinggal tersisa PDIP dan Partai Keadilan Sejahteran (PKS) yang lolos ambang batas parlemen, tetapi belum memutuskan posisi politik pasca pemilihan presiden. Di DPR 2024-2029, PDIP diperkirakan memiliki 110 kursi, sedangkan PKS memiliki 53 kursi.

Dalam Rakernas kelima PDIP, Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabumng Raka tidak diundang. Ketua Steering Committee Rakernas, Djarot Saiful Hidayat menyatakan tindakan Jokowi dan Gibran yang melanggar konstitusi tidak sesuai dengan sikap partai yang kokoh melaksanakan konstitusi.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketua Umum PDIP tersebut karena pidato itu ditujukan untuk kalangan internal PDIP. Presiden Jokowi sendiri membagikan sembako kepada warga sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta di tengah Rakernas digelar.