Ia mengungkapkan, pemerintah daerah diberi kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing daerah.
“Pemerintah yang efektif tidak sekedar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kalaborasi dengan para pemangku kepentingan,” ungkap Ma’ruf Amin.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, ia menyebut enam hal yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
Pertama, visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas. Kedua, berani mengambil resiko dan melakukan inovasi. Ketiga, mendinamiskan birokrasi/organisasi.
Keempat, kalaborasi dengan multipihak. Kelima, anggaran yang fokus pada hasil. Keenam, kemitraan yang efektif antar sektor publik dan swasta.
Wapres juga meminta program-program pemerintah lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
Discussion about this post