Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, ia menyebut enam hal yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
Pertama, visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas. Kedua, berani mengambil resiko dan melakukan inovasi. Ketiga, mendinamiskan birokrasi/organisasi.
Keempat, kalaborasi dengan multipihak. Kelima, anggaran yang fokus pada hasil. Keenam, kemitraan yang efektif antar sektor publik dan swasta.
Wapres juga meminta program-program pemerintah lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
“Terkait hal ini saya meminta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah,” harap dia.
Gubernur diminta konsiten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN, terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan.
Ma’ruf Amin juga mendorong penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di kabupaten/kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021.
Editor: Basisa
Discussion about this post