PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Bupati Wakatobi, Haliana didesak segera mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi.
Desakan tersebut datang dari Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Ledham) Internasional yang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati, Kamis 10 Maret 2022.
Hal itu dilakukan karena Ledham Internasional menilai kinerja OPD tidak maksimal dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026.
Tak berselang lama, Bupati Wakatobi, Haliana mendatangi masa aksi untuk berdialog sekaligus memberikan klarifikasi.
Dihadapan puluhan masa aksi, Haliana berterima kasih kepada Ledham Internasional yang telah melakukan kontrol terhadap pemda dan OPD yang kerjanya tidak maksimal dan profesional.
Atas tuntutan pendemo, Haliana mengatakan, evaluasi kinerja terhadap OPD dilingkup Pemkab Wakatobi sedang berjalan. Bahkan dalam setiap rapat, ia mengingatkan kepala OPD yang tidak bekerja serius untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.
“Saya akan lebih memaksimalkan evaluasi. Sebenarnya sudah banyak laporan. Bahkan ada yang berprinsip untuk apa capek ke Jakarta mengusahakan anggaran, sementara tahun depan bukan lagi kita yang lakukan, mungkin sudah kadis baru. Saya pastikan siapapun dia. Tidak memandang warna, kalau kerja tidak profesional dan tidak bagus saya akan buka,” kata Haliana.
Sedangkan untuk sorotan penurunan APBD 2022 sebesar kurang lebih Rp68 miliar, orang nomor wahid di Wakatobi ini mengatakan, fakto pertama dipengaruhi oleh habisnya masa kontrak program hibah jalan daerah (PHJD) tahun 2021 senilai Rp29 miliar.
“Kedua, penurunan pendapatan dana desa atau DD senilai Rp9 miliar dan ketiga penurunan dana insentif daerah atau DID sebesar Rp30 miliar,” ujar Haliana.
Ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengawal tahapan-tahapan usulan anggaran agar lebih maksimal tahun 2023, terutama realisasi program berjalan berjalan dengan baik.
Discussion about this post