<strong>PENASULTRA.ID, WAKATOBI</strong> - Bupati Wakatobi, Haliana didesak segera mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi. Desakan tersebut datang dari Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Ledham) Internasional yang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati, Kamis 10 Maret 2022. Hal itu dilakukan karena Ledham Internasional menilai kinerja OPD tidak maksimal dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Tak berselang lama, Bupati Wakatobi, Haliana mendatangi masa aksi untuk berdialog sekaligus memberikan klarifikasi. Dihadapan puluhan masa aksi, Haliana berterima kasih kepada Ledham Internasional yang telah melakukan kontrol terhadap pemda dan OPD yang kerjanya tidak maksimal dan profesional. Atas tuntutan pendemo, Haliana mengatakan, evaluasi kinerja terhadap OPD dilingkup Pemkab Wakatobi sedang berjalan. Bahkan dalam setiap rapat, ia mengingatkan kepala OPD yang tidak bekerja serius untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. "Saya akan lebih memaksimalkan evaluasi. Sebenarnya sudah banyak laporan. Bahkan ada yang berprinsip untuk apa capek ke Jakarta mengusahakan anggaran, sementara tahun depan bukan lagi kita yang lakukan, mungkin sudah kadis baru. Saya pastikan siapapun dia. Tidak memandang warna, kalau kerja tidak profesional dan tidak bagus saya akan buka," kata Haliana. Sedangkan untuk sorotan penurunan APBD 2022 sebesar kurang lebih Rp68 miliar, orang nomor wahid di Wakatobi ini mengatakan, fakto pertama dipengaruhi oleh habisnya masa kontrak program hibah jalan daerah (PHJD) tahun 2021 senilai Rp29 miliar. "Kedua, penurunan pendapatan dana desa atau DD senilai Rp9 miliar dan ketiga penurunan dana insentif daerah atau DID sebesar Rp30 miliar," ujar Haliana. Ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengawal tahapan-tahapan usulan anggaran agar lebih maksimal tahun 2023, terutama realisasi program berjalan berjalan dengan baik. "Untuk 2023, kemungkinan ada penurunan anggaran untuk semua Provinsi, kabupaten kota, sebab ada pengalokasian anggaran negara untuk IPM ibu kota negara," Haliana menambahkan. Sebelumnya, Orator Ledham Internasional, Ali Munir mengatakan, tidak maksimalnya kinerja OPD menyebabkan sejumlah permasalahan ditubuh Pemda, salah satunya adalah APBD Wakatobi 2022 mengalami penurunan kurang lebih Rp68 miliar. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, kepala OPD termasuk sekda bisa dicopot kapan saja jika tak mampu bekerja profesional dan maksimal dalam merealisasikan visi misi dan janji kampanye kepala daerah. "Kami meminta Bupati Wakatobi Haliana 5x24 jam untuk mengevaluasi dan mengoreksi sekda dan para kepala OPD yang tidak sejalan dengan kebijakan kepala daerah dan tidak mampu merealisasikan janji Bupati untuk segera dievaluasi," minta Ali Munir dalam orasinya. "Kami yakin adanya evaluasi, pemerintahan akan berjalan dinamis. Jika tidak dievaluasi maka yakin pemda akan mengalami kegagalan dan dipastikan 2023 APBD Wakatobi akan mengalami penurunan lagi," Ali memungkas. <strong>Penulis: Deni La Ode Bono</strong> <strong>Editor: Yeni Marinda</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/ZKbnT405ZDE
Discussion about this post